Berita - Instansi & Pemerintahan

Lombok Tengah [Sasak.Org] Kebijakan pemerintah pusat menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dari semula golongan, memberi dampak cukup signifikan terhadap anggaran pembangunan di daerah. Termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Atas kebijakan tersebut, Pemkab Loteng dibuat kelimpungan mengelola anggaran untuk membangun Bumi Tatas Tuhu Trasne ini.

Bagaimanan tidak, aku Kabag Keuangan Setda Loteng, Helmi Qawaini, S.Sos., M.Si., atas kebijakan tersebut banyak anggaran yang sebelumnya dianggarkan untuk membiayai pembangunan, tersedot guna menutupi kekurangan anggaran, dampak dari kenaikan gaji PNS tersebut. Kondisi itu diperparah dengan kecilnya persentase kenaikan dana alokasi umum (DAU) yang selama ini sebagai sumber pembiayaan gaji dan tunjangan PNS.

Ia mengungkapkan, kalau gaji PNS naik sekitar 5 persen. Sedangkan DAU untuk Pemkab Loteng pada tahun 2010 ini hanya naik sekitar 2 persen. “Persentase kenaikan gaji PNS tidak sebanding persentase kenaikan DAU pada tahun ini. Sehingga dana yang dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan menjadi lebih sedikit,” ujarnya.

Tahun ini, DAU Loteng sekitar Rp 534 miliar lebih. Lebih tinggi memang dari DAU tahun 2009 yang hanya sekitar Rp 515 miliar. Namun dari besaran DAU yang diterima Loteng, sekitar Rp 418 miliar. Di antaranya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS lingkup Pemkab Loteng. Sehingga dana yang tersisa untuk menunjang pembangunan hanya Rp 115 miliar. Angka yang terbilang kecil untuk membangun Loteng.

Memang, akunya, selain DAU ada sumber-sumber pendapatan lainya yang diperoleh Loteng. seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 59 miliar, dana bagi hasil pajak dan non pajak Rp 36 miliar dan Pendapatan Asli Daerah Rp 43 miliar. Jadi untuk menunjang pembangunan Loteng hanya tersedia dana sekitar Rp 253 miliar saja. Meski masih ada beberapa sumber pendapatan lainnya.

Namun tetap saja kalau anggaran untuk menunjang pembangunan Loteng tahun ini, terbilang minim. Apalagi masih banyak pos anggaran baru yang mesti dibiayai pada tahun 2010 ini. Seperti Pilkada yang bakal menghabiskan dana sekiatr Rp 12 miliar dan pos-pos lainnya. “Yang jelas dengan porsi anggaran yang cukup kecil itu, Pemkab Loteng tampaknya tidak mampu secara maksimal menggenjot pembangunan,” akunya.

Kendati demikian, Pemkab Loteng tidak lantas pesimis dan berkecil hati. pembangunan tetap akan dijalankan seoptimal mungkin. Walaupun hanya dengan anggaran yang terbatas. Justru hal itu akan semakin membuat Pemkab Loteng lebih bersemangat lagi. Terutama dalam mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya.

“Kondisi ini bukan hanya dialami oleh Pemkab Loteng saja. tapi hampir seluruh daerah mengakui hal yang sama,” ujar Qazwaini. Sehingga kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pendapatan lainnya sangat diperlukan. Agar proses jalannya pembangunan di daerah setempat bisa tetap berjalan maksimal.

Dana Pilkada Aman
Sementara itu, disinggung anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, Qazwaini, mengakui tetap aman. Meski anggaran yang dimiliki Pemkab Loteng cukup minim. “Untuk dana Pilkada sejauh masih cukup aman. Artinya, kemungkinan besar dana yang diajukan oleh KPU Loteng sebesar Rp 12 miliar, tampaknya akan bisa disetujui oleh Dewan,” akunya.

Begitu pula halnya dengan anggaran cadangan guna mengantisipasi kemungkinan Pilkada berlangsung selama dua putaran. Pemkab Loteng sudah menyediakan dana cabangan sebesar Rp 8 miliar. Dana sebesar itu, dirasa cukup untuk membiayai Pilkada Loteng putaran kedua.

Sumber: suara ntb