Category Archives: Sosial

Buntut Perkelahian Pemuda Dua Lingkungan di Kota Mataram Nyaris Bentrok

Mataram [Sasak.Org] Bentrok antarlinkungan nyaris pecah, Senin (9/8) petang kemarin. Kejadian dipicu perkelahian antarpemuda dari lingkungan bertetangga, Gontoran dan Bertais, Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara. Seorang pemuda terluka dalam kejadian itu.

Pantauan Suara NTB di TKP, sekitar pukul 20.00 WITA terjadi konsentrasi massa di jalan raya yang menghubungkan dua lingkungan tersebut. Di tangan warga, ada yang membawa senjata tajam dan kayu. Beberapa diantaranya berteriak menantang. Sementara aparat Polsek Cakra yang dibantu personel Polres Mataram berusaha menenangkan warga. Sekitar satu jam situasi memanas. Aparat pun membuat blokade berusaha memisahkan dua kubu warga. Aparat mendorong massa yang berasal dari Lingkungan Bertais mundur hingga ke dalam kampung.

Informasi saksi mata yang enggan namanya dikorankan, kejadian berawal ketika Dedi (20), melintas di Lingkungan Gontoran sekitar pukul 18.00 WITA. Diduga sejumlah pemuda tak dikenal yang tengah nongkrong di pinggir jalan tersinggung, lantaran suara kendaraan korban bising. Korban sempat distop dan dihajar dengan botol air minum di bagian pipi kiri hingga lebam. Kejadian itu diketahui keluarga korban, lantas mendatangi TKP. Namun apes, salah seorang diantaranya malah menjadi korban penganiayaan susulan.

Kejadian berusaha didamaikan dua kepala lingkungan dengan menggelar pertemuan di Kantor Lurah Bertais sekitar pukul 19.00 WITA. Namun belum tuntas pertemuan tersebut, warga berhamburan keluar rumah dan bersiap-siap saling serang. Beruntung aparat cepat tiba di TKP dan berhasil membatasi kedua kubu massa.

Sekitar pukul 21.00 WITA kemarin, suasana sudah reda. Jumlah personel aparat ditambah. Kapolres Mataram AKBP I Nyoman Sukena yang berada di TKP menjelaskan, kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman antarkelompok pemuda yang berbuntut penganiayaan. “Korban sudah kami bawa ke Puskesmas untuk dirawat,” tandasnya. Agar tidak berbuntut panjang, malam itu juga pihaknya akan mendamaikan kedua kubu warga. Pengamanan di lokasi juga akan disiapkan patroli dan buser. Kapolres mengimbau masyarakat tidak lagi memprovokasi keadaan, apalagi menjelang Ramadhan.

Tolak Konversi ke Batu Bara Demonstran Ancam “Sweeping” Pedagang Minyak

Mataram [Sasak.Org] Tidak puas dengan aksi sebelumnya, massa dari Lombok Tengah dan Lombok Timur, Sabtu (7/8), berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB. Mereka menolak kebijakan konversi minyak tanah ke batu bara. Demonstrasi sempat memanas. Aparat berhasil memukul mundur massa. Mereka pun mengancam menggelar aksi sweeping minyak tanah sebagai bentuk protes.

Jumlah massa yang mencapai ratusan orang, datang sekitar pukul 10.00 WITA, start dari GOR Turida Cakranegara menggunakan sejumlah truk, pick up, kendaraan pribadi dan sejumlah sepeda motor. Di depan kantor Gubernur, mereka langsung melakukan aksi duduk, sebagian berorasi bergiliran.

Korlap aksi, Syafrudin menegaskan, kebijakan pemerintah harus segera dicabut. “Konversi minyak tanah ke gas adalah kenyataan buruk bagi petani,” teriak Syafrudin saat berorasi.

Tidak hanya poster dan spanduk yang bertulis kecaman atas kebijakan itu, seorang peserta aksi juga membawa daun tembakau utuh dengan batangnya. Massa meminta Gubernur NTB,  TGH. Zainul Majdi, memperjuangkan tuntutan mereka agar kebijakan konversi itu segera dicabut pemerintah pusat. Massa  mendesak agar Gubernur keluar dan menemui mereka untuk menjawab tuntutan tersebut.

Sesaat kemudian, Kepala Biro (Karo) Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) NTB, H. Abdul Muis keluar, namun sempat ditolak. Massa tetap menginginkan agar Gubernur langsung yang menjawab tuntutan tersebut. Setelah ditengahi aparat, akirnya Abdul Muis berbicara. Poin disampaikannya, sesuai surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tanggal 31 Maret 2010, NTB tidak lagi mendapat jatah minyak tanah. Namun surat itu kemudian dipertegas Gubernur.

“Gubernur mempertanyakan soal jatah untuk omprongan tembakau,” jelas Karo Ekonomi sembari menambahkan, dalam surat lanjutan BPH Migas, NTB tidak lagi mendapat jatah omprongan tembakau. Pernyataan tersebut disambut sinis massa. Melanjutkan penyampaiannya, “Atas dasar itu lah keluar kebijakan konversi minyak tanah ke batu bara, gas dan sebagainya,” sambung Abdul Muis.

Pernyataan itu semakin membuat suasana memanas. Mereka bahkan melontarkan ancaman akan melakukan sweeping agen minyak tanah di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Aksi itu rencananya digelar, Senin (9/8).

Orasi bergiliran kembali menggelegar. Emosi aparat terpancing ketika salah seorang orator melontarkan kalimat yang dianggap menyinggung. Wakapolres Mataram, Kompol Ronny Azwawie langsung menunjuk ke arah orator dan memintanya turun. Kasat Intel, AKP Yunus Junaidi juga ikut terpancing. Dua Mobil Water Cannon yang tadinya diam, bergerak mendekati massa. Demikian juga puluhan pasukan Dalmas lengkap dengan pentungan dan tameng. Entah siapa yang mengkomando, barikade aparat pun merangsek ke arah massa. Menyadari itu, massa pun perlahan-lahan mundur. Sempat terjadi keributan. Sejumlah pendemo yang berusaha bertahan nyaris adu jotos dengan aparat. Massa pun secara teratur kembali ke Lapangan Umum Mataram.

Syafrudin menjawab wartawan menegaskan, mereka mengaku sudah “lelah” berunjukrasa. “Jalan terakhir yang kami tempuh adalah sweeping minyak tanah,” tegasnya.

TGB minta masyarakat menjadi bagian dari pembangunan IC

Mataram [Sasak.Org] Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA, ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat di daerah ini, jika pembangunan Islamic Center (IC) bukan proyek pemerintah daerah (pemda). Pembangunan IC merupakan proyek pembangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, khususnya dari segi pendanaan. Untuk itu, keterlibatan masyarakat dalam penggalangan dana IC ini sangat diharapkan.

‘’Seseorang tidak akan tertarik terhadap sesuatu, jika tidak menjadi bagian dari itu. Begitu juga dengan pembangunan Islamic Center. Masyarakat harus diajak memiliki Islamic Center. Karena proyek Islamic Center bukan proyek pemda,’’ ungkap gubernur saat memberikan sambutan pada Silaturahmi Panitia Penggalangan Dana dan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan IC Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Minggu (8/8) kemarin.

Hadir pada penggalangan dana tersebut, Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM, anggota DPD RI Prof. Dr. Farouk Muhammad, Sekda NTB Drs. H. Abdul Malik, MM, Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmi, Pelaksana Bupati Lombok Tengah Drs. H. L. Supardan, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota DPRD NTB dan kepala dinas/badan lingkup Pemprov NTB. Bahkan, sejumlah pengusaha asal NTB yang sukses berkarir di Jakarta, seperti Hadi Bil’id, Farid dan lainnya hadir.

Bagi Ketua Panitia Penggalangan Dana dan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan IC ini, katanya, keberadaan IC merupakan ladang menanam kebaikan. Dalam arti, keberadaan IC tidak hanya menjadi tempat shalat, tapi bisa dijadikan sebagai tempat melihat secara utuh makna Islam bagi masyarakat NTB.

Tidak hanya itu, lanjutnya, IC bisa dijadikan sebagai tempat silaturahmi antara personal, organisasi yang ada. Bahkan, keberadaan IC nanti tidak hanya bagi umat Muslim semata, tapi bagi seluruh masyarakat NTB bisa memanfaatkan IC. ‘’Harapan kita IC bisa menjadi bangunan yang teduh bagi siapapun yang masuk ke dalam IC,’’ katanya, seraya mengharapkan panitia pembangunan bisa mengembangkan eco green building – bangunan dengan lingkungan hijau. .

Gubernur juga menegaskan, pembangunan IC bukanlah rencana proyek besar yang mencuat di era kepemimpinannya. Menurutnya, pembangunan IC sudah diwacanakan puluhan tahun lalu, namun baru terealisasi sekarang ini. Bahkan, di era Drs. H. L. Serinata dan Drs. H. Bonyo Thamrin Rayes, panitia pembangunan IC sudah dibentuk.

Ada ‘’Trust’’

Hal lain yang harus dilakukan, harapnya, pembangunan IC harus ada trust atau kepercayaan dari masyarakat. Pada pembangunan IC ini, katanya, investasi atau dana yang berasal dari donatur harus melalui perbankan. Namun, bagi masyarakat yang memberikan bantuan secara langsung bagi pembangunan IC harus disetor dulu ke perbankan, setelah itu baru ke panitia pembangunan. Hal ini, katanya, merupakan salah satu upaya membangun kepercayaan dari masyarakat dalam membangun IC.

Khusus bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dipotong gajinya untuk pembangunan IC bukan inisiatif dari Gubernur. Menurutnya, potongan gaji bagi anggota Korpri tersebut merupakan inisiatif dari Sekretaris Korpri. ‘’Potongan gaji ini tidak akan  memiskinkan kita,’’ ujarnya mengingatkan.

Sementara dari hasil penggalangan dana di Hotel Lombok Raya, Minggu kemarin, pihak panitia berhasil menggumpulkan dana sebesar Rp 1.361.550.000. Jumlah tersebut belum termasuk bantuan dana yang sifatnya secara spontan dari donatur pada panitia penggalangan dana.

Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB L. Moh. Faozal, S.Sos, MSi, memberikan apresiasi pada donatur yang telah memberikan sumbangan bagi pembangunan IC. Tentunya, apa yang dilakukan tersebut bisa dicontoh pihak lain, sehingga pembangunan IC berjalan seperti yang sudah direncanakan.

Seorang Bapak Terlantarkan 3 Putrinya

Lombok Barat [Sasak.Org] Tiga orang anak satu diantaranya masih balita, di Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ditelantarkan orang tuanya yang pergi bekerja keluar pulau selama satu bulan lebih. Ketiga anak ini hanya dibekali uang 50 ribu oleh ayahnya dan mereka sanggup bertahan hidup hingga sebulan lebih karena menggunakan uang itu untuk berjualan pentol bakso. Beginilah kondisi Nadia, Nila dan Yoga. Tiga orang anak dibawah umur yang tega ditelantarkan orang tuanya untuk bekerja menjadi penambang emas tradisional di luar pulau.

Nadia, Nila dan Yoga ditinggalkan ayah mereka di sebuah perumahan kosong milik warga yang dipakai menumpang selama ini di Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Selain tak memiliki listrik rumah yang mereka tempati ini juga jauh dari tetangga.

Nadia, Nila dan Yoga adalah anak dari pasangan Tukino dengan Nurmin, namun pasangan ini telah lama bercerai dan ketiga anak mereka ikut dengan bapaknya, sedangkan Nurmin telah dua tahun menjadi TKW di Arab Saudi.

Sebelum ditinggalkan ayah mereka, Nadia dibekali uang lima puluh ribu rupiah untuk menghidupi kedua adiknya. Namun oleh Nadia uang lima puluh ribu itu dijadikan modal untuk membuat pentol bakso yang dijual di sekitar perumahan agar mereka bisa bertahan hidup lebih lama.

Kondisi memprihatinkan ini baru diketahui warga setelah Nadia, Nila dan Yoga hampir sebulan ini hidup tanpa bantuan orang lain.

Tanggung jawab terberat harus ditanggung Nadia sebagai anak sulung. Nadia yang masih berumur sebelas tahun harus mampu menjaga kedua adik-adiknya, selain itu ia juga harus memasak dan memikirkan bagaimana ia menjaga kelangsungan hidup kedua adik-adiknya yang berumur tak jauh beda dengannya.

Nadia berharap ayahnya segera pulang agar ia dan adik-adiknya tak kesepian dan dapat menjalani hidup sebagaimana layaknya anak-anak seusia mereka. Selain hidup tanpa bantuan orang lain, Nadia dan Nila juga telah lama meninggalkan bangku sekolahnya. (Indosiar)

DPR: Penjara di Mataram Tak Manusiawi

Mataram [Sasak.Org] Rombongan Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, perundang-undangan dan HAM menemukan kejanggalan di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, sore ini, Kamis 5 Agustus 2010.

Anggota dewan itu menilai, daya tampung untuk narapidana dan tahanan tidak sesuai kapasitas. “Seharusnya hanya menampung 235 napi, tapi ini sudah melebih batas sekitar 546 tahanan. Tentu sangat tidak manusiawi,” kata Fahri Hamzah dari Fraksi PKS di Mataram.

Fahri Hamzah memahami masalah itu terjadi akibat keterbatasan anggaran untuk perbaikan Lapas. Sebab hingga saat ini anggaran perbaikan Lapas masih tergantung pada APBN.

“Kondisi ini terjadi secara nasional, dimana Lapas itu daya tampungnya selalu tidak memadai, maka itu pemerintah harus memfasilitasinya sehingga mereka menjadi lebih baik bukan sebaliknya,” kata Fahri di Mataram.

Namun, hal ini tidak bisa didiamkan berlarut-larut, karena secara psikologis, akan berdampak buruk bagi penghuni lapas. Bahkan dikhawatirkan Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat bagi masyarakat untuk melatih diri melakukan kejahatan.

Sementara itu Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Irchamni Chabiburrahman mengatakan pihaknya akan merevitalisasi Lembaga Pemasyarakatan. Rencananya pemerintah daerah akan membangun Lapas terbuka diatas lahan seluas 3 hektar di Lombok Barat.

Pembangunan lapas terbuka itu nantinya diperuntukkan bagi narapidana yang menunggu waktu bebas. “Dengan demikian kita dapat mengurangi jumlah penghuni lapas Mataram,” ujarnya.(VivaNews)