Komunitas Sasak

PDIP siap jadi Pengawal Pemprov NTB

komunitas@sasak.org (M. Roil Bilad) — Tue, 09 Feb 2010 10:02:20 +0000

Mataram [Sasak.Org] DPD PDI-P NTB menegaskan, pihaknya akan menjadi yang terdepan dalam memproteksi Gubernur NTB, TGH.M. Zainul Majdi, MA dari berbagai kemungkinan buruk yang muncul dalam masa pemerintahannya. Dalam konteks tersebut, PDI-P NTB akan menjadi pengawal terdepan untuk mengawal program gubernur yang pro rakyat.

Terbangunnya suasana yang harmonis antara Gubernur NTb dengan elite PDI-P dalam konferda Minggu (7/2) lalu, seolah menandai lahirnya babak baru hubungan Gubernur NTB dengan PDI-P. Sulit dipungkiri, akhir – akhir ini PDI-P kerap bersikap keras terhadap berbagai program Pemprov NTB. Para politisi PDI-P di DPRD NTB, seolah telah diplot untuk tetap berseberangan dengan kebijakan – kebijakan Pemprov NTB.

Mayoritas Perceraian di Lombok Timur Diajukan Perempuan

komunitas@sasak.org (M. Roil Bilad) — Tue, 09 Feb 2010 09:59:37 +0000

Lombok Timur [Sasak.Org] Terbukanya peluang laki-laki maupun perempuan di Lombok menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan Timur Tengah, menimbulkan masalah dalam rumah tangga penduduk di Kabupaten Lombok Timur, di antaranya perselingkuhan dan perceraian.

Ketua Advokasi Buruh Migran Indonesia (ABMI) Lombok Timur di Selong, Roma Hidayat, yang melakukan pendampingan terhadap TKI atau TKW di daerahnya sejak 2000, mendapati tingginya angka perselingkuhan dan perceraian di antara TKI yang mencapai 78 persen dari sekitar 700 kasus perceraian selama setahun. ‘’Sangat tinggi perselingkuhan dan perceraian di antara mereka,’’ ujarnya.

Ironisnya, justru perceraian karena perkara gugat cerai yang diajukan oleh istri. Padahal, sebenarnya selama ini di Lombok menjadi seorang janda itu adalah aib. ’’Tetapi sekarang mereka berlomba-lomba, karena tanpa izin suami lagi mudah menjadi TKW,’’ kata Roma yang tinggal di Desa Lepak, sekitar 15 kilometer selatan Kota Selong.

Jalan Penujak–Bonder Rusak Parah Warga Tanam Pohon di Tengah Jalan

komunitas@sasak.org (M. Roil Bilad) — Tue, 09 Feb 2010 09:57:25 +0000

Lombok Tengah [Sasak.Org] Ruas jalan antara Desa Penujak dengan Desa Bonder Praya Barat Lombok Tengah (Loteng), Senin (8/2) pagi kemarin, diblokir warga setempat. Aksi dilakukan warga sebagai bentuk protes, atas minimnya perhatian Pemkab Loteng terhadap kondisi jalan yang rusak parah. Pasalnya, sudah lebih dari 4 tahun jalan tersebut tidak pernah tersentuh perbaikan.

Warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Selatan itu, menggelar aksi tepat diperbatasan kedua desa. Dengan melakukan penanaman pohon pisang dan tanaman lainnya. Aksi sendiri sempat membuat arus lalu lintas di jala tersebut, macet. Puluhan kendaraan roda dua maupun roda empat, dibuat harus menunggu sampai beberapa menit untuk bisa melalui jalan yang diblokir itu.

Masyarakat Lombok Gelar Tradisi "Rebo Bontong"

komunitas@sasak.org (M. Roil Bilad) — Tue, 09 Feb 2010 09:55:44 +0000

Mataram [Sasak.Org] Sebagian masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar tradisi "Rebo Bontong" atau tradisi mandi bersama di kali yang dilaksanakan setiap tahun pada Rabu terakhir bulan Safar. Seorang tokoh masyarakat Dasan Agung, Kota Mataram, H Rohiman di Mataram, Selasa, mengatakan, tradisi Rebo Bontong atau mandi Safar tersebut dilaksanakan di beberapa tempat di Pulau Lombok, antara lain di Dasan Agung (Kota Mataram), Pantai Tanjung Menangis, Kecamatan Pringgabaya dan Lombok Timur dan di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat.

Khusus di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi ritual Rebo Bontong dilakukan dengan mandi bersama di sebuah sumur desa yang dikeramatkan.

Bupati Lotim Kecewa dengan Anggota DPRD NTB

komunitas@sasak.org (M. Roil Bilad) — Tue, 09 Feb 2010 09:53:07 +0000

Lombok Timur [Sasak.Org] Bupati Lombok Timur (Lotim) H.M. Sukiman Azmy menyatakan rasa kecewanya dengan para anggota DPRD NTB asal Lotim. Keberadaan mereka di badan legislatif dinilai tidak memberi banyak manfaat bagi kepentingan masyarakat di daerah asal mereka berada.

‘’Padahal anggota DPRD NTB yang asal Lombok Timur jumlahnya sampai 14 orang,’’ kata bupati di Selong, Senin (8/2) kemarin. Dengan menjadi anggota DPRD NTB yang jumlahnya terbesar dibandingkan dengan wakil rakyat yang berasal dari daerah kabupaten/kota se-NTB lainnya, mestinya memberi peluang besar bagi terakomodirnya semua aspirasi rakyat.

Bupati mencontohkan ketidakcerdasan para legislator di parlemen NTB dalam memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan bendungan raksasa Pandandure, Sakra. Pada tahun-tahun sebelumnya, sejak 2005 hingga 2007, setiap tahun dialokasikan anggaran dari APBD NTB untuk pembebasan lahan Pandandure. Pada tahun 2008 pun, kendati mulai berkurang, tetapi masih ada. Pada tahun 2009, walau makin mengecil, tetapi tetap ada dialokasikan, sedang pada APBD perubahan 2009 telah hilang. ‘’Pada APBD NTB tahun 2010 saat ini tidak ada sama sekali alokasi anggaran untuk Pandandure itu,’’ ujarnya kesal.