By   November 24, 2009

KPU NTBMataram [Sasak.Org] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat dukungan dana koordinasi sebesar Rp1 miliar untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tujuh kabupaten/kota.

“Kami sudah alokasikan Rp1 miliar untuk KPU Provinsi NTB dalam tahun anggaran 2010, yang peruntukannya selain operasional kelembagaan, juga mengkoordinasikan berbagai hal demi kelancaran pelaksanaan pilkada di tujuh kabupaten,” kata Kepala Biro Keuangan Setda NTB H. Awaludin, di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan dana tersebut dapat dicairkan mulai Januari 2010 sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Namun, kata Awaludin menambahkan, pihaknya tidak mengalokasikan dana sepeser pun untuk penyelenggaraan pilkada di tujuh kabupaten/kota dalam wilayah NTB.

Tujuh daerah otonom di Provinsi NTB yang akan menggelar pilkada secara langsung itu adalah Kabupaten Lombok Tengah, Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Mataram dan daerah otonom baru Kabupaten Lombok Utara (KLU)

Menurut dia pengalokasian dana pilkada tingkat kabupaten/kota itu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota setempat.

“Kalau untuk KPU provinsi memang ada alokasi dana APBD provinsi NTB setiap tahun anggaran. Tahun ini pun kami alokasikan Rp1 miliar untuk KPU Provinsi NTB untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009,” ujarnya.

Seperti diketahui para pihak terkait telah menyepakati pilkada di tujuh daerah di Provinsi NTB digelar secara serentak dan pemungutan suara dijadwalkan 26 April 2010 untuk putaran pertama dan 5 Juli untuk putaran kedua.

Semestinya pilkada di tujuh daerah otonom itu mulai digelar awal tahun 2010 karena masa jabatan kepala daerah di enam kabupaten/kota itu akan berakhir di bulan Agustus.

Sementara daerah otonom baru KLU juga akan menggelar pemilihan kepala daerah sebelum Agustus sesuai tenggang waktu yang diberikan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) kepada penjabat bupati untuk menyiapkan pemerintahan definitif.

Dengan demikian semestinya mulai awal 2010 gong suksesi kepala daerah di tujuh kabupaten/kota itu mulai ditabuh dan biasanya gaung suksesi mulai tampak beberapa bulan sebelumnya.

Namun demi efisiensi anggaran negara serta efektivitas waktu dan tenaga serta tidak mengurangi masa jabatan kepala daerah selama lima tahun, disepakati untuk menyelenggarakan pilkada di tujuh kabupaten/kota itu secara serentak atau pada waktu yang sama. (Antara)