By   February 16, 2010

[Sasak.Org] Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan-LPMP NTB Muhammad Irfan menegaskan, Surat Keputusan pengangkatan guru honor yang berasal dari kepala sekolah tidak menjamin guru bisa memperoleh sertifikasi karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

Hal itu ditegaskan M Irfan setelah pihaknya memperoleh informasi bahwa inspektorat, menemukan sekitar 150 guru honorer yang mengajar di sejumlah sekolah swasta dan negeri di Kabupaten Lombok Barat memperoleh tunjangan sertifikasi hanya dengan SK kepala sekolah.

 

Temuan inspektorat itu juga mendapat kecaman dari PGRI NTB, dan menuntut dana tersebut agar dikembalikan ke kas negara karena para guru tersebut dinilai belum berhak memperoleh tunjangan profesi.

 

Namun menurutnya, tunjangan sertifikasi yang sudah diterima oleh para guru honor itu tidak perlu dikembalikan karena mereka sudah memperoleh SK untuk menerima tunjangan dari pemerintah pusat.

 

Dia memperkirakan, kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat tersebut juga banyak terjadi di daerah lain, sehingga masalah tersebut harus dijadikan sebagai pelajaran bagi kabupaten kota lainnya untuk tidak mencoba melakukan praktek semacam itu.

 

M Irfan menjelaskan, para guru non PNS yang mengajar di sekolah umum dan madrasah swasta bisa mendapatkan sertifikasi dengan syarat harus memiliki masa kerja minimal lima tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua yayasan tempat mengajar.

 

Untuk guru non PNS yang mengajar di sekolah atau madrasah negeri juga harus memiliki masa pengabdian minimal lima tahun, namun harus dibuktikan dengan surat keterangan dari bupati atau wali kota setempat.

 

Irfan mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kalau ratusan guru honorer di wilayah Lombok Barat itu bisa ikut program sertifikasi karena data dan berkas-berkas persyaratan untuk disertifikasi dikirim langsung ke Direktorat Jenderal-Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan-PMPTK.

 

Sementara LPMP NTB hanya menerima putusan nama-nama para guru yang berhak memperoleh sertifikasi setelah melalui proses verifikasi di Ditjen PMPTK.