By   June 28, 2010

Lombok Tengah [Sasak.Org] Masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) telah berhasil dituntaskan. Dengan berhasil mengesahkan beberapa rancangan peraturan daerah (Rapera) yang diajukan pihak eksektif (Pemkab Loteng). Untuk kemudian, mulai hari Senin (hari ini) DPRD Loteng akan memasuki reses masa persidangan kedua. Dengan begitu, maka seluruh angora Dewan Loteng bakal turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Turunnya para anggota Dewan Loteng ke masyarakat ini, sebagai salah satu jalan untuk menghimpun aspirasi dan keinginan masyarakat. Terkait proses pembangunan yang tengah berjalan. Aspirasi dan tuntutan itu nanntinya, kemudian disuarakan ke Pemkab Loteng untuk bisa dilaksanakan. “Reses merupakan perwujudan tugas dan fungsi Dewan sendiri sebagai wakil rakyat,” ungkap Ketua DPRD Loteng, M. Yusuf Saleh, saat memberi keterangan pers, Sabtu (26/6).

Didampingi unsur pimpinan lainnya, Wakil Ketua, Drs. H. Fahrurrozi, L. Sudi Hartawan, SH., dan L. Fathul Bahri, S.Ip., serta Sekwan Loteng, H. Awaludin, serta Kabag. Humas Sekwan, Agus Rahajo, Yusuf menjelaskan, kegiatan reses sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD Loteng pasal 67 Bab IX. Di mana diterangkan, masa sidang di DPRD Loteng meliputi masa sidang dan reses. Untuk kegiatan reses dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Dengan alokasi waktu kegiatan, paling lama 6 hari.

“Jadi kegiatan reses kedua masa sidang kedua tahun dinas 2010 akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Juni sampai 3 Juli mendatang, di masing-masing dapil. Dan, hasil resesnya akan disampaikan pada tanggal 12 Juli mendatang,” terangnya. Kegiatan reses sendiri, merupakan kilas balik dari tugas dan fungsi Dewan sebagai refresentasi keterwakilan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan reses bagi anggota Dewan harus dipergunakan secara optimal. Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. demi terwujudnya tatanan perencanaanya, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang baik di Loteng.

Dalam persektif perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan pertisipatif, aspirasi masyarakat mutlak diperlukan. Sehingga kegiatan reses menjadi bagian yang harus diperhatikan baik oleh anggota Dewan secara internal maupun oleh Pemkab Loteng sendiri. Yang juga bisa menjadi media bagi Dewan dalam melakasanakan fungsi penganggaran.

Politisi asal Partai Golkar ini mengungkapkan, dalam konteks perencanaan pembangunan memang ada Musrenbang dari tingkat dusun, desa hingga kabupaten. Tapi reses sesungguhnya juga bagian tidak terpisahkan dari musrenbang itu sendiri. “Reses dilaksanakan untuk menghimpun aspirasi yang belum terakomodir dalam musrenbang,” tandasnya.

Pasalnya, kebutuhan masyarakat semakin kompleks dengan perkembangan zaman itu sendiri. Masyarakat pun semakin kritis dan cerdas dalam menilai dan memahami dan kewajibannya sebagai warga Negara. Hal itu haruslah diberikan apresiasi dan diterima secara positif oleh pemerintah daerah. Begitu pula dengan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses karena merupakan fakta riil diterjadi ditengah masyarakat.

Sehingga fakta tersebut haruslah menjadi referensi bagi Pemkab Loteng dan Dewan sendiri, dalam menyusun rencana pembangunan. Demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan di masa yang akan datang. “Dalam melaksanakan reses, Dewan dihadapkan pada mininya anggaran. Namun hal tersebut bulan menjadi alasan bagi kami untuk melaksanakan reses yang optimal,” pungkas Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini.