By   August 5, 2008

Sasak.Org— Pasca mutasi 719 pejabat eselon IV Pemkab Lombok Tengah yang dilakukan Senin 4 AGustus 2008 lalu ternyata mengundang reaksi dari kalangan pejabat yang dinonjobkan. Diantara sekian banyak pejabat yang dimutasi atau dinonjobkan tersebut sebagian besar langsung mengadu kepada para anggota DPRD Lombok Tengah. Pasalnya mereka merasa dizalimi dengan mutasi tersebut.


Salah seorang pejabat yang mengadu ke DPRD Loteng tersebut adalah Sirajuddin, A.Md.G, yang merupakan asli Bima, ia mengaku sangat kecewa atas mutasi yang dilakukan oleh Bupati karena telah membunuh karir banyak orang sebagi PNS. Dengan dinonjobkannya ia sebagai pejabat ia merasa sangat malu kepada keluarganya termasuk tetangga disekitarnya bahkan keluarga besarnya di Bima juga kaget dengan nasib yang dialaminya.

“saya dikira telah melakukan tindakan kejahatan, korupsi bahkan ada yang mengira saya poligami sehingga saya tidak mendapatkan jabatan lagi” dan banyak juga yang mempertanyakan kesalahan yang saya lakukan atau mungkin karena saya bukan putra daerah Lombok Tengah sehingga saya dimarginalkan” tedgasnya.

Sirajuddin mengaku ia telah mengabdikan diri selama puluhan tahun di Lombok Tengah dan kini pengabdiannya tersebut dibalas dengan mutasi yang tidak jelas dasar pertimbangannya. Selama ini kalangan PNS yang diturunkan eselonnya atau yang di nonjobkan tidak ada yang berani menyuarakan hati nuraninya, padahal secara nyata mereka telah dizalimi oleh pejabat yang berwenang.

“kami tidak yakin kalau keputusan mutasi berasal dari Baperjakat, karena kalau memang Baperjakat yang dipercayakan oleh Bupati bekerja secara jujur, professional tentu kami tidak akan menjadi kezhaliman yang tidak manusiawi ini” ungkapnya. Kalaupun para pejabat yang dinonjobkan akan dialihfungsikan sebagai pejabat fungsional lainnya kenapa tidak langsung diberikan SK pengangkatan sehingga tidak menimbulkan keresahan bahkan banyak pejabat yang dinonjobkan Stress dan mogok makan lanjutnya.

“yang saya tahu dari sejumlah pejabat yang dilantik kemarin ternyata masih banyak yang ingusan dan tidak layak jadi pejabat, bahkan sangat kental nuansa KKN-nya, kami berharap Bupati meninjau kembali mutasi tersebut” harapnya.

Sama halnya dengan Sirajuddin, Johaeriah juga merasa sangat kecewa dengan mutasi kali ini pasalnya ia menilai tidak ada hujan dan tidak ada angin tiba-tiba ia di nonjobkan menjadi staff di kantor yang sama dimana sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Batunyala. “yang lebih menyakitkan, saya dijadikan staff biasa pada kantor yang sama dan yang lebih parah lagi yang menempati jabata saya yang dahulu adalah bekas staff saya padahal pangkatnya baru III/b” ungkapnya.

“apa salah saya, kenapa saya diperlakukan tidak adil, kalau memang saya ada kesalahan tunjukkan apa kesalahan saya itu, kenapa staff yang tidak memenuhi syarat bisa menjadi atasan saya, saya berharap Baperjakat tidak pilih kasih dan KKN dalam menempatkan seseorang” tegasnya mengakhiri. [Le]