By   March 2, 2010

Pilkada LotengLombok Tengah [Sasak.Org] Sebanyak dua pasangan bakal calon Bupati – Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) melalui jalur independen (perorangan) harus mengubur keinginannya untuk bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) Loteng Bulan Juni mendatang. Keduanya dinyatakan tidak lulus verifikasi tahap awal, lantaran terlambat menyerahkan berkas dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Kedua pasangan independen tersebut, pasangan Drs. H. Safarudin – H. Nurul Watoni dan pasangan Ir. Moh. Nasir – H. Kaspul. Menurut keterangan yang diperoleh Suara NTB, menyebutkan, sedianya ada lima pasangan calon independen yang mendaftarkan diri sebagai kontestan dalam Pilkada Loteng mendatang. Namun hanya ada tiga pasangan bakal calon dinyatakan lulus verifikasi tahap awal.

Masing-masing L. Abdul Hadi Faesal berpasangan dengan L. Fadlan Prayanegara, HL. Zulkarnaen dengan HL. Azhari serta L. Tajir Sahroni yang bakal berpasangan dengan M. Zainudin Rifa’i. “Dua pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos  verifikasi dikarekan terlambat menyerahkan berkas dukungan kepada KPU Loteng,” ungkap Ketua KPU Loteng, Agus, S.Sos., M.Si., saat menggelar konfrensi pers di kantornya, Sabtu (27/2).

Menurutnya, KPU Loteng sudah memberikan waktu bagi para pasangan calon independen untuk menyerahkan berkas dukungan selama tiga hari. Terhitung sejak tanggal 23 – 25 Februari lalu. Ternyata, seluruh pasangan calon independen yang ada, menyerahkan berkas dukungan pada hari terakhir. Dan, dua pasangan di antaranya, menyerahkan berkas lewat dari pukul 24.00 wita, pada Hari Jumat sebagai batas terakhir penyerahan berkas. Atau sudah memasuk tanggal 26 Februari. Sehingga dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Selanjutnya, tambah Agus, ketiga berkas pasangan calon yang dinyatakan lulus verifikasi tahap awal tersebut, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap verifikasi di tingkat PPK dan PPS. Tahapan ini dilakukan untuk mengecek keabsahan berkas dukungan calon bersangkutan di masing-masing wilayah PPK dan PPS asal dukungan calon tersebut.

“Hasil rekap dari verifikasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS itu nantinya akan diserahkan ke KPU,” sebutnya. Rekap itu nantinya digunakan sebagai bahan untuk menentukan apakah calon bersangkutan bisa mendaftarkan diri atau tidak sebagai pasangan calon Bupati-Wabup Loteng pada Pilkada Loteng mendatang. “Kalau pendaftarannya, dilakukan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon dari unsur partai,” tegas Agus seraya menyebutkan, pendaftaran pasangan calon akan mulai dibuka pada tanggal 18 sampai 24 Maret mendatang.

KPU Dinilai Tak Profesional

Ditempat terpisah, salah satu pasangan calon perorangan mengaku kecewa dengan sikap KPU Loteng. Panitia KPU dinilai tak profesional dengan mengulur-ulur waktu penerimaan calon yang hendak memasukkan berkas.

Dugaan pendiskriditan tersebut terjadi ketika salah satu calon, dari jalur independen, Ir Mohammad Nasir hendak memasukkan berkas pada saat-saat terakhir pendaftaran. Saat itu, ia bersama rombongan tiba sekitar pukul 23.45 wita. Begitu tiba, Nasir kemudian menuju meja panitia nomor 4.

Namun di meja ini, ia tak langsung mendapat respon. Panitia yang bertugas di meja tersebut meninggalkannya, padahal waktu pendaftaran terus berjalan. Tak berapa lama, panitia dimaksud pun datang namun tak dilayani melainkan diarahkan ke meja nomor satu.

“Bahkan sempat di suruh ke meja nomor tiga,” ujar Mohammad Nasir yang ditemui di Mataram, Sabtu (28/2) sore. Hingga akhirnya, ia diterima panitia nomor 4. Sayangnya,  waktu penerimaan tersebut ternyata telah lewat dari batas waktu penerimaan yang ditentukan. Menurut versinya saat itu berdasarkan waktu yang dilihatnya ia diterima panitia pukul 00.15 Wita (masuk hari Jumat, red). Akibat dari tindakan KPU yang mengulur-ulur penerimaan ini, Ia pun dinyatakan tak lolos verifikasi bahan.

“Akibat dari pada itu KPU dengan paradigmanya sendiri mengatakan saya terlambat,” ujar Nasir yang juga didampingi Ketua Komite Pemerintahan Rakyat Independen (KPRI) NTB, Sayid Fuad Rizal. Dengan adanya pendiskriditan ini ia merasa kecewa terhadap KPU dan menganggap ada permainan hingga ia dinyatakan tak lolos. Terlebih saat ini, Nasir mengklaim dirinya didukung lebih dari 40 ribu pendukung. Dukungan berupa KTP, kartu domisili dan kartu keluarga ini pun hingga kini masih ada di KPU.

Sementara itu Ketua KPRI NTB Sayid Fuad Rizal tindakan KPU Lombok Tengah ini merupakan cermin buruk demokrasi di Lombok Tengah. Ia menganalogikan sesuatu akan berhasil jika diawali dengan baik. Seharusnya KPU sebagai lembaga yang hadir pascareformasi bisa melihat masalah ini dengan cermat. “Seharusnya waktu tidak dijadikan sebagai aturan yang sangat kaku,” tandasnya. Terlebih Nasir tiba sebelum batas waktu penutupan. (kir/use/SuaraNTB)

Leave a Reply