By   June 2, 2013

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 57/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013
ACARA

PEMERIKSAAN PERKARA (I)
JAKARTA
KAMIS, 30 MEI 2013

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.12 WIB

  1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Sidang dalam perkara Nomor 57/PHPU.D-XI/2013, Perselisihan
    • Hasil Pemilu Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
    • KETUK PALU 3X
    • Pemohon, Termohon, dan Terkait belum ada ya? Pemohon dan
    • Termohon saja, silakan yang hadir hari ini Pemohon siapa? Perkenalkan diri dahulu.
  2. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum atas nama H. Hulain, S.H., Kuasa Hukum dari Pemohon.
  3. KUASA HUKUM PEMOHON: UMAIYAH
    • Assalamualaikum wr. wb, perkenalkan saya sebagai Kuasa Pemohon Dr. Umaiyah, S.H., M.H. Terima kasih.
  4. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Oh, ini Kuasa baru?
  5. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Siap, Majelis Hakim.
  6. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Kuasa yang lama? Sudah … mana ini, pengunduran diri. Kuasa baru, ini kartu izin Advokatnya atau keanggotannya baru satu ya, satunya belum dilampirkan.
  7. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Siap, Yang Mulia. Yang satu Kuasa lama, hanya saya yang baru Yang Mulia.
  8. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Dr. H. Umaiyah ini yang di Kuasa lama ikut?
  9. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Ya.
  10. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Coba dilihat permohonannya? Ini cabut, kasih Kuasa cabut sana, cabut sini jadi agak repot. Tapi dahulu Saudara tidak bertanda tangan Umaiyah? Di kuasa yang dahulu? Betul, ya kan? He em, oke Termohon siapa yang hadir, silakan.
  11. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan kami, kami Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Selong selaku Kuasa dari Termohon, perkenalkan nama saya Edi Wansen, S.H.
  12. KUASA HUKUM TERMOHON: IHSAN ASRI
    • Selanjutnya Ihsan Asri, S.H.
  13. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR A. MALO
    • Selanjutnya Fajar Alamsyah Malo, S.H.
  14. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Jadi, KPU itu diwakili oleh Kejaksaan Negeri ya?
  15. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Siap, Majelis.
  16. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Lalu, ini KPU-nya memberi kuasa kepada kejaksaan, kemudian ini harusnya dengan substitusi ya? Dari kepala kejaksaan negerinya kepada jaksanya.
  17. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Siap.
  18. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Baik, ini adalah sidang yang pertama dan saya mengingatkan kepada semua pihak untuk perkara pemilukada ini adalah speedy trial, jadi cepat, dibatasi waktu 14 hari, dan oleh karena itu semua pihak harus mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh ya. Saudara Pemohon, Saudara mengajukan permohonan baru di dalam sidang ini?
  19. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Tidak. Hanya perbaikan, Majelis.
  20. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Perbaikan?
  21. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Siap.
  22. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Di sini tidak ada kata-kata perbaikan, perihal Saudara itu lho.
  23. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Siap dikoreksi, Majelis.
  24. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Ha?
  25. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Siap dikoreksi.
  26. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Apanya yang dikoreksi?
  27. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Kesalahan seperti apa yang disampaikan tadi.
  28. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Ya, kalau dikoreksi Saudara betulkan dahulu, Saudara renvoi baru Saudara nyatakan bahwa ini ada kesalahan perbaikan, makanya saya tanya apakah ini permohonan baru atau perbaikan? Kan gitu perbaikan permohonan. Saudara harus menegaskan itu dalam persidangan. Karena sama saja itu. Jadi, Saudara tetap pada permohonan yang lama, tetapi pada hari ini mengajukan perbaikan permohonan?
  29. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Siap, Majelis Hakim.
  30. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Betul ya? Betul enggak itu?
  31. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Betul.
  32. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Ya, jangan siap-siap, kalau siap-siap nanti diapel di lapangan tentara atau polisi, di sidang ini saya harus tanyakan secara sungguh- sungguh karena ini direkam pembicaraanya, kan gitu. Jadi, apakah ini perbaikan atau bukan? Karena ada pihak-pihak nanti kan yang
    • menggunakan haknya juga untuk eksepsi dan lain sebagainya, tapi karena sudah secara tegas bahwa Saudara mengatakan ini perbaikan, saya nyatakan bahwa yang hari ini Saudara sampaikan diregister pada tanggal 30 ini, itu adalah perbaikan dari permohonan yang diregister pada tanggal 27 Mei, jam 15.30 WIB, ya. 27 yang hari ini diregister tanggal 30 Mei, tapi adalah perbaikan. Baik, kepada Saudara Pemohon saya persilakan Saudara menyampaikan dalil-dalil pokok dari permohonan Saudara, sehingga Saudara yakin betul bahwa perkara ini dibawa di Mahkamah Konstitusi. Tidak usah membaca karena itu sudah pasti dibaca sama Hakim. Oleh karena itu, kalau saya melihat dari permohonan Saudara itu ada kurang lebih tujuh atau delapan alasan permohonan yang menurut Saudara itu seperti dalam permohonan, dilakukan oleh pihak penyelenggara. Oleh karena itu, hal-hal itu saja yang Saudara sampaikan, yang lain dianggap sudah dibacakan. Silakan, lima atau sepuluh menit saja.
  33. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia, pada sidang yang juga kami hormati. Inti dari permohonan kami terkait dengan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Lombok Timur yang tidak memberikan C1-KWK kepada saksi dari Pemohon, terutama di 18 kecamatan. Itulah dasar utama kami mengajukan keberatan ini, yang kemudian didukung dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan begitu juga dengan Pihak Terkait.
  34. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Itu tadi … sebentar. C-1 itu di seluruh kecamatan atau di beberapa kecamatan?
  35. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Di 18 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada.
  36. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Di permohonan yang lama itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kecamatan.
  37. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Ya.
  38. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Oke, itu yang pertama. Yang kedua soal apa?
  39. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Adanya pembukaan kotak suara pada … di luar ketentuan yang diatur oleh undang-undang oleh petugas PPK dan PPS, yang kemudian didukung oleh ketua KPPS.
  40. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Itu di?
  41. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Di salah satu kecamatan, Kecamatan Masbagik.
  42. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Ya. Jadi terjadi pembukaan kotak suara di Kecamatan Masbagik. Oke, apa lagi?
  43. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Adanya money politics dan memberikan kesempatan kepada pegawai negeri, bahkan ketua PGRI untuk jadi jurkam dan beberapa PNS yang turut serta atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, membagikan uang di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Selong, Masbagik, hampir menyeluruh di 20 kecamatan.
  44. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Sembako ada?
  45. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Sembako ada.
  46. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Itu yang Saudara maksudkan dengan money politics, kan?
  47. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Ya, dalam bentuk barang dan uang juga kami uraikan dalam (…)
  48. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Ya, jadi itu masuk kategori dalil money politics, baik uang maupun barang merchandise itu, ya?
  49. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Benar.
  50. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • He eh. Lalu pelibatan PNS, apa lagi? Soal perubahan jumlah pemilih?
  51. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Ya, ada ketidaksesuaian, ketidakkonsistenan antara jumlah suara sah dan tidak sah antara suara … perolehan suara sah dan tidak sah calon gubernur dan wakil gubernur dengan calon bupati dan wakil bupati yang kebetulan dengan jumlah DPT atau jumlah pemilih yang sama dengan jumlah surat suara yang diterima sama, tetapi terjadi perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah.
  52. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Oke, itu berkaitan dengan jumlah pemilih ya, yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah. Apa lagi dalil Saudara? Selain dan selebihnya itu dianggap dibacakan atau cukup?
  53. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Dianggap dibacakan, Majelis.
  54. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Oke, Saudara baca petitumnya?
  55. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Dengan ini kami bacakan petitum.
    • 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
    • 2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat kabupaten oleh KPU Lombok Timur, tertanggal 20 Mei 2013 juncto Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.B/KPTS/KPU- LOTIM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
    • 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2.PB/KPTS/KPU- LOTIM/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
    • 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suwela, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji, dan Kecamatan Selong, kecuali di Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Keruak. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.
  56. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Baik. Jadi itu alasan dan dalil-dalil Pemohon, yang lain secara tertulis itu dianggap sudah dibacakan ya, yang juga sudah diterima oleh Termohon. Saudara Termohon, perbaikannya sudah terima tadi kan? Ya. Jadi, intinya sudah diterima. Apa Saudara akan menjawab sekarang?
  57. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Kami mohon diberi waktu, Majelis.
  58. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • He em.
  59. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Hari (…)
  60. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Ya, belum siap sekarang?
  61. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Belum siap, Majelis.
  62. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Oke. Ini Pihak Terkait, tidak, tidak ada ya. Lalu, Saudara Pemohon, apa Saudara mengajukan saksi dalam perkara ini?
  63. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Akan, Majelis Hakim Yang Mulia.
  64. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Akan mengajukan. Berapa saksi yang akan Saudara hadirkan?
  65. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Setelah diberi inventarisir, mungkin maksimum 50 saksi.
  66. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Berapa?
  67. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Maksimum 50 saksi.
  68. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Banyak betul 50.
  69. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Ya, sebelumnya agendanya kita akan mengajukan saksi di setiap TPS. Tapi, tergantung Majelis Hakim Yang Mulia yang mana mohon petunjuk Majelis Hakim Yang Mulia.
  70. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • 50 dari Lombok datang ke sini habis anu … ongkos sana, Pemohonnya. Jadi Saudara, begini, lagi pula pun waktunya habis untuk memeriksa saksi Saudara saja nanti kalau 50. Saudara harus berfikir betul, ya kan? Dalil-dalil yang memang Saudara yakini betul itu didukung dengan kesaksian. Nah, saksi itu kan bukan dari banyaknya jumlah saksi, tapi kualitas saksinya yang paling penting. Nah, oleh karena itu Saudara bisa menentukan sendiri. Misalnya kalau soal dalil, pembukaan kotak suara, mungkin ya cukup satu atau dua yang menerangkan itu. Nanti didukung oleh alat bukti yang lain, lalu misalnya soal money politics dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tidak perlu banyak-banyak sebenarnya saksi, yang penting akurat. Nah, oleh karena itu untuk memberi kesempatan kepada Termohon juga. Karena ini jawabannya belum … dan Termohon mengajukan saksi enggak dengan perkara ini?
  71. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Ada, Majelis.
  72. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Ada?
  73. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Ada.
  74. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Berapa saksinya?
  75. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Sekitar 20, Majelis.
  76. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • He em. 50 ditambah 20=70 orang. Perkara provinsi saja enggak sampai 70 orang saksi. Begitu juga Termohon, sepanjang dalil yang menyangkut Termohon itu saja yang dibantah, ya kan?
  77. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Siap.
  78. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Kalau menyangkut Pihak Terkait, misalnya ya itu bukan kewajibannya Termohon. Ha, apa benar bahwa penyusunan DPT itu berkaitan dengan apa … jumlah pemilih suara sah. Nah itu kan itu dibuktikan dengan DPT-nya. Dibuktikan dengan surat-surat juga, ya kan? Lalu, apa betul tidak diberikan C-1 untuk TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon? Itu Saudara jawab, “Buktinya ada”, ya toh.
  79. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Siap, Majelis.
  80. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Mungkin cukup KPPS-nya yang menerangkan atau anggota KPPS-nya, apa benar enggak? Nanti dibuktikan dengan apa namanya … bukti- bukti surat, bukan hanya saksi, kan begitu? C-1 kan ada, ada kan C-1 nya?
  81. KUASA HUKUM TERMOHON: EDI WANSEN
    • Ada, Majelis.
  82. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Nah, itu. Jadi, enggak perlu banyak-banyak. Dan Pemohon
    • buktinya belum masuk?
  83. KUASA HUKUM PEMOHON: HULAIN
    • Belum, Majelis Hakim. Karena Pemohon hanya mempunyai bukti C1-KWK hanya di dua kecamatan.
  84. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
    • Enggak, begini, Saudara harus mengerti juga sistem beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya di PMK Mahkamah atau Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa pemilukada. Permohonan itu harus disertai dengan bukti-bukti surat terlebih dahulu. Jadi saya kasih kesempatan ini, hari Senin itu kita akan men … eh, sidang ini saya tunda hari Senin, ya. Tanggal 3 Juni 2013, jam 10.30 WIB untuk mendengar keterangan dari Termohon ya, itu acara yang pertama.
    • Yang kedua, memeriksa saksi Pemohon. Dan untuk saksi Pemohon, Saudara bawa dulu 10 orang saksi, ya. 10 orang saksi untuk Pemohon dan saksi tersebut dibuat daftarnya. Namanya, alamatnya, agamanya apa? Karena untuk kepentingan pengambilan sumpah. Misalnya, ya orang Lombok ini … namanya mana? Sira Prayuna, misalnya. Alamatnya di mana? Agamanya apa? Dia menerangkan tentang apa? “Money politics di TPS ini, gitu.” Jadi, kita sudah tahu. Oh, yang ini soal money politics. Yang ini soal C-1, misalnya. Dibuat daftarnya dan daftar itu sebelum sidang sudah harus diserahkan terlebih dahulu dan daftar saksi itu dilampiri dengan bukti diri, fotokopi bukti diri yang sah ya, KTP atau SIM atau bukti diri yang lainlah. Nanti kalau beri keterangan palsu di sidang nanti urusannya jadi panjang, jadi dicari jelas ada alamatnya, pertanggungjawaban hukumnya semua karena ini saksi pihak-pihak ya, jadi bukan saksi di perkara pidana. Jadi saksi pihak-pihak itu masing-masing pihak menghadirkan saksi.
    • Demikian juga bukti Saudara harus segera masuk lebih dahulu, seluruhnya. Nanti bisa ditambah dalam proses berjalan, tapi harus masuk. Termohon juga buktinya masuk, yang apa saja bukti yang akan Saudara jadikan bukti surat atau bukti tulis itu dimasukkan terlebih dahulu ya. Dibikin Pemohon P-1 sampai berapalah terserah, Termohon juga begitu T-1 sampai berapa. Karena akan kita verifikasi lebih dulu dalam proses berjalan, nanti akan ada waktunya mengesahkan bukti-bukti pihak Pemohon maupun Termohon ya.
    • Jadi begitu juga softcopy dari permohonan atau jawaban diserahkan nanti ke Panitera untuk menyusun duduk perkara itu lebih mudah, gitu lho. Enggak berubah itu. Misalnya perbaikan permohonan Saudara ini kan ada softcopy-nya, kasih sama Panitera. Termohon nanti jawabannya juga begitu, jadi kita tinggal masukkan di duduk perkara.
    • Jelas ya. Saya ulangi, sidang dalam Perkara Nomor 57 ini ditunda hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, jam 10.30 WIB, acaranya mendengarkan keterangan Termohon dan memeriksa saksi Pemohon, 10 orang dulu ya. Oke, cukup ya. Dengan demikian sidang dalam perkara ini saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.
  85. KETUK PALU 3X
  86. SIDANG DITUTUP PUKUL 09.32 WIB

Sumber :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_4789

Leave a Reply