Mengawal Gubernur NTB Terpilih

Oleh Buni Yani

Pesta telah usai bagi mereka yang menang pilkada. Kini saatnya bekerja, menyusun batu-bata satu per satu, mengaduk semen dan pasir, untuk membangun NTB. Saatnya merangkul mereka yang kalah, menggandeng mereka yang kecewa, juga mengajak mereka yang bersedih, untuk diajak duduk bersama bagaimana menuntaskan berbagai masalah NTB yang tak kunjung tuntas hingga hari ini. Saatnya Gubernur terpilih mengingat-ingat kembali janji-janji kampanyenya dulu sebelum terpilih. Karena janji adalah hutang, maka wajib hukumnya bagi mereka yang membuat janji untuk membayar hutang.

Melihat masifnya persoalan NTB yang telah puluhan tahun tak kunjung tertangani, hal utama yang harus dilakukan Gubernur adalah menentukan prioritas. Karena mustahil kiranya menuntaskan semua persoalan pada saat bersamaan dengan berbagai macam keterbatasan serta sumber daya yang ada. Ada sejumlah prioritas yang harus ditangani segera pada tahun-tahun pertama Gubernur mengemban amanah rakyat NTB.

Pertama, masalah kesehatan. NTB adalah di antara provinsi yang paling buruk catatan pembangunannya dalam bidang kesehatan. NTB adalah di antara provinsi yang paling tinggi rekor jumlah kematian ibu dan bayinya di Indonesia. Masalah kesehatan ini sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian untuk meningkatkan salah satu elemen penentu kualitas sumber daya manusia NTB. Kedua, hal penting lain yang sangat mendesak adalah masalah pendidikan. NTB termasuk memiliki catatan buruk mengenai tingkat buta huruf di Indonesia. Gubernur harus memiliki rencana terstruktur dan terukur untuk memperbaiki lemahnya sumber daya manusia NTB yang sangat tidak kompetetif dibandingkan dengan saudara-saudara mereka dari provinsi lain.

Ketiga, di atas semua itu, mustahil kiranya semua program Gubernur yang telah dibuat bisa berjalan seperti diharapkan bila tidak disertai adanya reformasi birokrasi. Gubernur harus menjadi manajer, CEO dari NTB, Inc., dan selalu terpatri dalam benaknya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas bagi birokrasi yang dipimpinnya. Tak mungkin program akan berjalan bila PNS yang menjadi tulang-punggung pelaksana program masih sangat mencintai budaya lama mereka yang suka datang terlambat dan pulang paling cepat, melakukan mark-up dalam proses penganggaran, serta perbuatan-perbuatan tak terpuji lainnya.

Mengenai reformasi birokrasi, Gubernur mesti menunjukkan kepada rakyat NTB bahwa dia memang beda dengan para pendahulunya. Harus ada komitmen dari Gubernur bahwa dia akan memenjarakan siapa pun yangterlibat korupsi, memecat staf yang malas dan tidak becus, serta tanpa henti menunjukkan kepada rakyat NTB bahwa yang sedang ia usahakan adalah baik untuk hidup dan masa depan mereka.

Tentu kita wajib mendukung usaha-usaha baik yang dilakukan Gubernur untuk membangun NTB, dan mustahil pula Gubernur akan bisa berhasil tanpa dukungan rakyat. Namun, sebesar apa pun dukungan kita kepada Gubernur, tentu bukan tanpa reserve. Tugas kita adalah mengawal program apa yang dibuatnya untuk rakyat NTB, bagaimana ia mengimplementasikan program tersebut, serta menyelidiki apakah ia berhasil atau tidak. Bila gagal kita kritik, bila berhasil kita beri penghargaan. Dengan begitu kita belajar berpolitik dengan cara yang lebih modern dan beradab.

Depok, 22 November 2008