Sang Pendobrak Mengguncang Birokrasi Lombok Timur

Oleh  :  H. Musa Shofiandy

H. Musa Shofiandy
H. Musa Shofiandy

Banyak orang terutama orang-orang dekat dan para pendukung  Bupati Lombok Timur  H. Ali Bin Dahlan menyebut  dan/atau memberikan gelar kepada beliau sebagai Pendobrak. Konotasi Pemahaman penulis atas  sebutan atau gelar tersebut (Pendobrak) adalah sebagai Pendobrak untuk melalukan perubahan positif di daerah Lombok Timur termasuk perubahan dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur. Pemikiran ini didasari atas  keberhasilan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur, H.Ali Bin Dahlan/Drs.H.Khaerul Warisin, M.Si. memenangkan pemilihan Kepala Daerah Lombok Timur pada tanggal 13 Mei 2013 lalu, dengan tidak menggunakan Parpol sebagai kendaraan politiknya untuk maju menjadi pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur masa bhakti 2013-2018, tapi dengan melalui jalur Independen. Dengan melalui jalur Independen maka akan dapat meminimalisir berbagai masukan dan tekanan politik dari berbagai pihak terutama dari Parpol pengusung dalam hal Kepala Daerah menetapkan suatu keputusan dan/atau kebijakan. Dengan demikian, maka Kepala Daerah tidak memiliki beban moril dalam menetapkan dan atau mengambil satu kebijakan/keputusan, karena tidak ada tekanan politik, paling-paling hanya dari Timses atau keluarga dan ini bukan merupakan beban berat bagi Kepala Daerah. Optimisme penulis terhadap Bupati Lombok Timur H. Ali Bin Dahlan untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap pemerintahan di Lombok Timur ditambah lagi dengan pengalaman beliau yang pernah menduduki jabatan yang sama, yakni Bupati Lombok Timur masa bhakti 2003-2008. dengan  berbagai prestasi yang dibanggakan oleh masyarakat Lombok Timur, dan inilah yang menjadi dasar dan dukungan moral bagi masyarakat Lombok Timur untuk memilih beliau kembali menjadi Bupati Lombk Timur masa bhakti 2013-2018.

Atas dasar hal tersebut, maka  sebutan dan/atau gelar Sang Pendobrak yang diberikan kepada Bupati Lombok Timur H. Ali Bin Dahlan adalah  suatu hal yang patut kita dukung. Kita semua berharap dengan sebutan dan /atau gelar tersebut (Pendobrak), Bapak H. Ali Bin Dahlan akan  mendobrak semua hal  negatif termasuk penyimpangan penerapan berbagai aturan yang telah diterapkan selama ini di Kabupaten Lombok Timur. Dengan sifat ‘Pemberani” beliau, maka kita (terutama penulis) Yakin bahwa beliau  akan  berhasil untuk melakukan perubahan positif untuk menggapai dan mewujudkan  kemajuan daerah dan masyarakat Lombok Timur, dan dengan demikian, maka Lombok Timur  akan dapat mengejar ketertinggalannya dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Namun keyakinan penulis tersebut menjadi Buyar dan hilang seketika, begitu mendengar dan melihat hasil kebijakan pertama yang diterapkan sejak beliau dilantik menjadi Bupati Kepala Daerah Lombok Timur tanggal 30 Agustus 2013 lalu, yakni kebijakan untuk melakukan perubahan di jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur dengan dilakukannya mutasi bagi pejabat eselon II, III dan eselon IV yang jumlahnya  sekitar 149 orang pada mutasi pertama hari Kamis tanggal 5 September 2013, dan 11 orang dalam mutasi kedua pada hari Rabu tanggal 11 September 2013. Sesungguhnya kebijakan beberapa Kepala daerah dalam melakukan mutasi dengan membebas tugaskan  atau menonjobkan pejabat, sudah dianggap biasa walaupun hal itu sangat bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku, termasuk yang pernah dilakukan oleh Bupati Lombok Timur sebelumnya (Drs.HM.Sukiman Azmy,MM), pada saat melakukan mutasi pertama di awal kepemimpinannya, dan saat itu pula penulis pernah mengkritisasi kebijakan tersebut, karena banyaknya pejabat yang di bebas tugaskan/ di Non jobkan).

Tapi dalam mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur, Bapak  H. Ali Bin Dahlan pada hari Kamis tanggal 5 September 2013  dan hari Rabu tanggal 11 September 2013 lalu,  boleh dibilang diluar kebiasaan dan sangat bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku, karena disamping ada pejabat yang di bebas tugaskan atau Non jobkan, ada juga pejabat yang diturunkan jabatannya. Dan kesan pertama yang muncul dalam benak penulis ketika melihat dan membaca lembaran demi lembaran berkas mutasi tersebut adalah bahwa mutasi tersebut dikerjakan oleh orang yang tidak profesional menangani kepegawaian, tidak membuka berkas/file kepegawaian masing-masing pegawai yang akan dimutasi sehingga terjadi beberapa kekeliruan dalam penulis nama dan gelar beberapa pegawai/pejabat yang dimutasi, termasuk dengan menggunakan NIP (Nomor Induk Pegawai) lama yang hanya menggunakan 9 angka, sedangkan NIP baru bagi setiap Pegawai negeri Sipil menggunakan  16 angka. Selain itu urutan penempatan eselonering pegawai/pejabat yang dimutasi dalam berkas mutasi tidak beraturan dan berurutan misalnya mulai dari pejabat eselon IIB, IIIA,IIIB,IVA dan IVB. akan tetapi teracak sembarang seperti setelah beberapa orang eselon IIIA dibawahnya ada eselon IIIB, diselingi lagi dibawahnya dengan eselon IIIA, kemudian eselon IIIB lagi, disusul dengan eselon IVA beberapa orang, terus eselon IVB, kembali eselon IVA, eselon IVB lagi, terus eselon IVA, disusul eselon IIIB terus eselon IIIA, kembali lagi eselon IVA dan seterusnya. Mestinya sepengetahuan dan pengalaman penulis yang pernah berkecimpung dalam bidang kepegawaian, berkas lembaran mutasi dibuat terpisah antara eselon II, III dan IV, artinya eselon II tersendiri diakhiri dengan tanda tangan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dimulai lagi dengan berkas /lembaran lain untuk eselon III (IIIA baru IIIB) diakhiri dengan tanda tangan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) baru dilanjutkan lagi dengan berkas lembaran lain untuk eselon IV (IVA, IVB) dan diakhiri dengan tanda tangan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Namun yang terjadi/terlihat dalam lembaran berkas mutasi pejabat di Kabupaten Lombok Timur tanggal 5 September 2013 lalu tidak berurutan seperti yang penulis sampaikan di atas. Penulis juga memperkirakan/menduga bahwa mutasi tersebut tidak dibahas melalui Baperjakat, sebab jika saja Baperjakat membahasnya tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Pemberian  garis pada masing-masing kolom juga tidak sama, masing-masing kolom jumlah garisnya berbeda. Pokoknya terlihat tidak rapi.. seperti hasil kerjaan orang yang baru belajar mengetik.

Lanjut dengan masalah pejabat yang dimutasi, dalam mutasi pertama tanggal 5 September 2013, dari kurang lebih 149 pejabat yang kena mutasi, menurut informasi dan data yang penulis dapatkan, sebanyak 29 orang pejabat di turunkan eselon jabatannya, ada yang turun dari eselon II ke eselon III dan ada yang dari eselon III ke eselon IV. Agar lebih jelas data tersebut dapat kami sajikan sebagai berikut :

1).Lukmanul Hakim, S.Sos. (dari eselon IIA ke III.B /dari Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim menjadi Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; 2). Drs.H.Sirman (dari eselon IIBke IIIB/dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lotim menjadi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Lotim ; 3). Rasmiah (dari eselon IIB ke IIIB,/ dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab.Lotim menjadi Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat pada  Badn Pemberdayaan Perempuan dan KB. Kab.Lotim ; 4). Drs.Nurhilal (dari eselon IIIB ke IVA/dari Kepala Bidang Pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kab.Lotim  menjadi Kepala seksi Pemberdayaan Pengembangan UKM pada Dinas Koperasi Kab.Lotim; 5). Abdul Maas. S.Sos. (dari eselon  IIIA ke IVA/dari Sekretaris Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lotim menjadi Kepala Sub Bagian Koperasi, BUMD dan Perbankan pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kab.Lotim ; 6). Muh.Hairi, SIP.,M.Si (dari  eselon IIIA ke IVA/dari Sekretaris Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kab.Lotim menjadi Kepala Seksi Jalan dan Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi kab.Lotim ; 7). Khaerul Anam. S.Pd. (dari eselon IIIA ke IVA/ dari Camat Sikur Kab.Lotim menjadi Kepala Seksi Arsip pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab.Lotim; 8). Drs. Moh.Tauhid (dari eselon IIIA ke IVA/dari Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kab.Lotim menjadi Kepala Seksi kemeterologian dan Perlindungan Konsumsi pada Bidang Perdagangan Dinas Energi Sumber daya Mineral dan Perindustrian Perdagangan Kab.Lotim; 9).Lalu Suhaimi, S.AP (dari eselon IIIA ke IVA/dari Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kab.Lotim, menjadi Kepala Sub Bag.Umum dan kepegawaian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Lotim; 10). Nasihun, S.Pd. (dari eselon IIIA ke IVA/dari Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab.Lotim menjadi Kepala Sub Bidang  Pendidikan dan Pelatihan Institusi Masyarakat pada Bidang Diklat Institusi Masyarakat BKD Kab.Lotim ; 11). Drs. Muh.Takdir (dari Camat Sakra Timur Kab.Lotim menjadi Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi , Kesehatan dan KB pada Badan Peremcanaan Pembangunan Daerah Kab.Lotim; 12). Drs. Muhidin (dari eselon IIIA ke IVA,/dari Camat Suralaga Kab.Lotim menjadi Kepala Sub Bidang Dipersifikasi Pangan pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Lotim ; 13). Supardi,S.ST,SKM (dari eselon IIIB ke IVA/dari Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengelolaan SDA pada Dinas Kesehatan Kab.Lotim menjadi Kepala Seksi Kesehatan Khusus dan Swasta pada Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kab.Lotim ; 14). Asmiluddin,S.Sos,MH (dari eselon IIIA ke IVA/dari Camat Labuhan Haji Kab.Lotim menjadi  Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan SDM pada Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kab.Lotim ; 15). Drs.Slamet Alimin (dari eselon IIIA ke IVA/dari Camat Pringgasela Kab.Lotim menjadi Kepala Sub Bidang Pengolahan Data  dan Informasi pada  BKD Kab.Lotim ; 16). Asil, S.AP (dari eselon IIIB ke IVA/dari Kepala Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lotim menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Suralaga Kab.Lotim; 17). H.Sudirman S.Sos (dari eselon IIIA ke IVA/dari Camat Keruak Kab.Lotim menjadi Kepala Sub Bidang StBadatistik, Pendataan, pemetaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Lotim ; 18). Hasim, S.Sos (dari eselon IIIA ke IVA/ dari Camat Montong Gading Kab.Lotim menjadi Lurah Kelayu Utara ; 19). Tamrujin,BA. (dari eselon IIIB ke IBA/dari Sekretaris Kecamatan Sikur Kab.Lotim menjadi Kepala Seksi Ketentraman  dan Ketertiban pada Kantor Lurah Rakam; 20). Izzudin, S.Pd. (dari eselon IIIB ke Non eselon/dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab.Lotim menjadi Guru ; 21). Kamaruddin, S.Sos (dari eselon IIIB ke IVB/dari Sekretararis Kecamatan Jerowaru Kab.Lotim menjadi Kepala Seksi pemerintahan pada Kantor Lurah Ijobalit Kec.Labuhan Haji Kab.Lotim ; 22). Drs.H.Masruri (dari eselon IIIB ke Non eselon/dari Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga Kab.Lotim menjadi Guru ; 23). Ngadino, S.Pd. (dari eselon IIIB ke Non eselon/dari Sekretaris Kecamatan Pringgasela Kab.Lotim menjadi Guru ; 24). Zaglul  SMPN1 Masbagik Kab.Lotim ; 25). Ir. Muhidin (dari eselon IIIB ke Non eselon/dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab.Lotim menjadi Guru SMK Sakra ; 26) Hj.Siti Sofyah,SH.,MH. (dari eselon IIIA ke IVA/ dari Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab.Lotim menjadi Kepala Seksi  Perencanaan Tehnis pada Bidang Pengairan Dinas PU. Kab.Lotim ; 27). Drs. H.Abdul Hakim ( dari eselon IIIB ke IVA/dari Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab.Lotim menjadi Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Bidang Pengembangan BKD Kab.Lotim ; 28). Rasyid Ridho, S.Pd.(dari eselon IVA ke Non eselon/dari Kepala seksi Kurikulum pada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menjadi Guru ; 29). H.Salman Alfarisi,SH.(dari eselon IIIA ke IVA/dari Sekretaris pada Badan penanggukangan Bencana daerah Kab.Lotim menjadi Kepala Sub Bagian Penyuluhan Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Lotim.

Sedangkan Pejabat Yang di bebas tugaskan / di Non Jobkan, menurut data yang kami peroleh antara lain : 1).Dr.H.Syamsuhaedi (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga). 2). H.Suroto (Kepala Dinas Kesehatan) 3).Drs. H.Haryadi Djuwaeny (Kepala Bapeda) 4). Drs. H. Mohzana (Kepala badan Pemberdayaan  Masyarakat dan Pemerintahan Desa ) 5). Drs. Atma Yakin (Kepala Dinas ESDM Perindustrian Perdagangan) ; 6). Drs. Purnama Hady,MH (Camat Jerowaru) ; 7) Drs.Lalu Dami Ahyani (Camat Sakra); 8). Suardi, S.Sos (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab.Lotim).

Sedangkan dalam mutasi kedua pada tanggal 11 September 2013, dari 11 orang yang PNS/Pejabat yang sebagian besar dibebas tugaskan/di nonjobkan pada mutasi pertama,  dalam mutasi kedua ini, sebanyak 4 (empat) orang diberikan jabatan, tapi jabatan yang diberikan, eselonnya lebih rendah dari eselon semula, ketika belum mutasi pertama, (turun eselon/jabatan). Ke 4  PNS/Pejabat tersebut adalah : 1).  H.Suroto ,sebelum mutasi pertama, jabatannya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab.Lotim, dalam mutasi pertama dibebas tugaskan/ di non jobkan dan dalam mutasi kedua diangkat menjadi Kepala Bidang Penelitian, Statistik dan Pelaporan pada Bapeda Kab.Lotim ( dari eselon II ke eselon III). 2). Drs. Atma Yakin, sebelum mutasi pertama menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Perindustrian Perdagangan, dalam mutasi pertama di bebas tugaskan/ di non jobkan dan dalam mutasi kedua diangkat menjadi Kepala Bidang Fisik dan Prasarana  pada Bapeda Kab.Lotim. dari eselon II ke eselon III), 3), Drs. Purnama Hady,MH , sebelum mutasi pertama menjabat sebagai Camat Jerowaru, dalam mutasi pertama di bebas tugaskan/di non jobkan dan dalam mutasi kedua diangkat menjadi Kepala Sub Bidang  Pengembangan Dunia Usaha, Industri Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi Bapeda Kab.Lotim, (dari eselon III ke eselon IV)  dan  4). Drs.Lalu Dami Ahyani , sebelum mutasi pertama menjabat sebagai Camat Sakra, dalam mutasi pertama di bebas tugaskan/ di non jobkan dan dalam mutasi kedua diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis pada Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, Bakesbangpoldagri Kab.Lotim. (dari eselin III ke eselon IV).

Dengan data di atas, maka  sejak mutasi pertama dan mutasi kedua, sebanyak 33 orang Pejabat yang  diturunkan eselon jabatannya.

Kebijakan Mutasi oleh Bupati Lombok Timur, H. Ali Bin Dahlan, dengan menurunkan jabatan serta me Non Jobkan/membebas tugaskan Pejabat  dari jabatannya, bertentangan dengan  PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 7. Ayat (4).. dimana pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat ledbih rendah dan pembebasan dari jabatan, adalah merupakan atau termasuk hukuman berat bagi Pegawai Negeri Sipil. Lengkapnya Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

(2)  Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3)  Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Hukuman Berat sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (4) tersebut di atas dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil bila melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 PP Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi :

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negative pada pemerintah dan/atau negara;

3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Selanjutnya dalam Pasal 13,  PP Nomor 53 tahun 2010 menyatakan :

Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;

9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

10.  menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

11.  memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;

12.  memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan

13.  memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c,  PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi :

Pasal 4

15.memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Perkiraan penulis, yang dijadikan dasar oleh Bupati Lombok Timur H. Ali Bin Dahlan untuk menurunkan jabatan serta membebastugaskan PNS tersebut dari jabatannya adalah Pasal  13  angka 13. Jo. Pasal 4 angka 15. PP Nomor 53 tahun 2010. Tapi yang menjadi pertanyaan penulis adalah, kalau memang ada dugaan para pejabat tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 15 PP Nomor 53 Tahun 2010. kenapa tidak dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku, khususnya, Bagian Kelima dari PP Nomor 53  Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin. Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan tersebut kami kutipkan sebagai berikut :

 

Bagian Kelima

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 23

(1)   PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

(2)   Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(3)   Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(4)   Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

(1)   Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(2)   Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(3)   Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

(1)   Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2)   Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3)   Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 27

(1)   Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2)   Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

(3)   PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)   Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

(1)   Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2)   Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3)   PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

(1)   Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.

(2)   Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 30

(1)   PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

(2)   PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

(3)   PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

(4)   Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 31

(1)   Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

(2)   Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

(3)   Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

(4)   Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, yang menjadi pertanyaan kita adalah.. Sudahkan Bapak Bupati Lombok Timur H. Ali Bin Dahlan melakukan proses hukum kepada para pejabat yang diturunkan eselonering jabatannya serta yang dibebastugaskan dari jabatannya itu sesuai dengan ketentuan di atas ? Menurut penulis dan penulis Yakin bahwa  terhadap para pejabat tersebut BELUM/TIDAK PERNAH DILAKUKAN PROSES HUKUM sesuai ketentuan yang penulis sebutkan di atas. Alasan mendasar penulis adalah bahwa  1 (satu) hari sebelum dilakukan mutasi pertama , tepatnya pada tanggal 4 September 2013 para pejabat tersebut masih aktif melaksanakan tugasnya dan belum pernah diberikan teguran/peringatan,  baik lisan maupun tertulis terhadap pelanggaran yang di duga telah dilakukan oleh pejabat tersebut. Karena itu, maka dapatlah dikatakan bahwa tindakan Bupati Lombok Timur yang menurunkan jabatan PNS dan membebastugaskan dari jabatannya adalah suatu tindakan yang amat bertentangan dengan aturan kepegawaian yang ada dan berlaku, khususnya PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana yang penulis uraikan di atas, atau oleh Ketua DPD PDIP NTB. H. Rachmat Hidayat disebut tindakan semena-mena (“Hanya Allah SWT yang bisa berkehendak seperti apa yang dikehendaki. Ini pemimpin (Ali Bin Dahlan,Red) kok bertindak semena-mena” ungkap H.Rachmat Hidayat di harian Lombok Post, Sabtu, 7 September 2013, hal. 1)

Satu lagi pertanyaan penulis dalam kaitannya dengan hal di atas, jika saja benar dugaan penulis bahwa para pejabat yang dikenakan hukuman berat  berupa penurunan eselonering jabatan dan dibebas tugaskan dari jabatannya adalah karena melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 angka 15 dan pasal 13 angka 13  PP Nomor 53 Tahun 2010,  kenapa PNS/Pejabat yang memberikan dukungan kepada pasangan Al-Khaer (pasangan H.Ali Bin Dahlan dan Drs.H.Khaerul Warisin M.Si) tidak dikenakan sanksi yang serupa (diturunkan jabatannya dan dibebastugaskan dari jabatannya ? malah mereka di promosi, diberikan jabatan dan/atau dinaikkan jabatannya ke eselon yang lebih tinggi, malah ada yang yang dari staf langsung menduduki jabatan eselon III dan/atau eselon II ? Memang untuk membuktikan keterlibatan  mereka dalam memberikan dukungan sulit dibuktikan, tapi sama halnya juga dengan membuktikan mereka yang memberikan dukungan kepada pasangan calon lain terutama pasangan SUFI (Drs.H.Sukiman Azmi,MM dan Drs.H.Syamsul Lutfi) yang kemudian langsung di turunkan eselonering jabatannya dan/atau dibebas tugaskan dari jabatannya (Sanksi dengan Hukuman Berat) Sangat tragis memang.

Perbedaan tindakan dan perlakuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pendukung dan yang bukan pendukung (padahal mereka melakukan aktivitas yang sama) adalah tindakan diskriminatif yang tidak mencerminkan pemerintahan yang baik, sebagaimana dikatakan oleh Prof.DR.Rahardjo Adisasmita,M.Ec. (2011:36) dengan mengatakan : “ Aspek pertama dari tugas kepemerintahan yang baik adalah mewujudkan keadilan (equity) yang dimaksudkan adalah tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif, tidak mengistimewakan salah satu kelompok dalam masyarakat, memperlakukan secara adil, sehingga terwujud keadilan dalam perlakuan terhadap setiap penduduk dan kelompok masyarakat…”  atau oleh  Prof.Dr.Wirman Syafri, M.S1. (Guru Besar IPDN) tindakan seperti itu termasuk dalam tindakan yang  disebutnya sebagai arogansi kekuasaan. Lebih jelasnya Prof.Dr.Wirman Syafri,M.Si. mengatakan :

“Beberapa faktor penyebab rendahnya kinerja aparatur negara bagi pencapaian tujuan negara yaitu antara lain: Pertama, adanya arogansi kekuasaan. Hingga saat ini kita masih melihat, mendengar dan bahkan merasakan adanya arogansi kekuasaan oknum aparatur negara yang dilakukan secara sistematis tersembunyi maupun secara terang-terangan. Pada praktek penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah arogansi kekuasaan ini terasa sangat kental mulai dari recruitmen , mutasi, rotasi dan promosi dengan mengangkat pegawai baru melalui penyimpangan aturan dan mengangkat kolega-kolega pada jabatan tertentu meskipun diyakini bahwa yang bersangkutan tidak akan mampu mengemban tugas bagi pencapaian visi daerah. Nepotisme dalam segala bentuk dan perwujudannya berhasil menyingkirkan meritokrasi yang seharusnya ditaati oleh para aparat penyelenggara pemerintahan daerah.

Premanisme penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah sebagai wujud dari arogansi kekuasaan bukanlah isapan jempol. Kasus semacam ini terjadi pada banyak daerah, dimana oknum pimpinan daerah menggunakan para preman untuk mengintimidasi, mengancam physik dan psykhis kelompok lain (di dalam dan di luar struktur pemerintahan daerah) yang dianggap berseberangan atau kurang sepaham, dan jika yang berseberangan atau kurang sepaham tersebut adalah aparat pemerintah daerah, maka upaya pembunuhan karakter dan pengkerdilan imajinasi dan pemikiran dilakukan melalui pemarkiran yang bersangkutan pada jejeran bangku panjang alias non job seperti dialami oleh banyak aparatur pemerintah pada berbagai daerah di republik tercinta ini. Arogansi semacam ini tidak hanya milik dan terjadi pada ` penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, tetapi juga terjadi pada badan atau lembaga­lembaga pemerintah di tingkat pusat.

Arogansi kekuasaan ini disebabkan oleh dua hal yaitu ketidaktaatan terhadap peraturan berlaku dan tidak adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk yang disebut pertama diilustrasikan sebagai berikut:

Allah Swt menciptkan langit dan bumi ini tidaklah sia-sia tetapi memiliki maksud dan tujuan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dan mengeluarkan segenap aturan dasar dalam berbagai firmanNya yang harus ditaati dan dijalankan sehingga langit dan bumi beserta isinya berjalan sesuai aturan Allah dan pada gilirannya memberikan kemanfaatan bagi umat manusia beserta seluruh penghuni langit dan bumi lainnya.

Dalam hal penciptaan manusia, manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna dengan satu tujuan yaitu untuk beribadah (mengabdi) dan agar pengabdian itu dapat dilakukan totalitas sempurna, maka tersedia segenap aturan dalam penggunaan organ physik dan non physik manusia sehingga keseluruhan organ tersebut bekerja melakukan sesuatu yang tidak menyimpang dari kodrat tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Dengan kata lain kita (manusia) tidak boleh sekehendak dan semaunya dalam menggunakan kaki, tangan, mata, telinga, otak, hati, fikiran dan organ tubuh lain sesuai kehendak sendiri melainkan harus mengikuti aturan penciptaNya yaitu digunakan untuk hal-hal yang positif sebagai representasi dari ketaatan /pengabdian kepadaNya sehingga kita dapat bermanfaat bagi orang lain yang menjadi dasar untuk mencapai kebaikan (jannah/sorga). Namun bila kaki, tangan, mata, telinga, otak, hati, fikiran dan lain-lain tersebut digunakan di luar aturan yang dikehendakiNya, maka besar kemungkinan kita akan berbuat kerusakan, merugikan orang lain dan diri sendiri sehingga kerugian (jahannam) pasti akan kita dapatkan.

Tidak berbeda dengan hal di atas, negara dibentuk dengan maksud dan tujuan tertentu, terlepas dari sistem politik yang dianut, tujuan suatu negara adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warganya, dan untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah organ-organ negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) masing­masing dalam operasionalnya dilengkapi dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara/ pemerintah dan harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara sehingga peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sebaliknya ketidaktaatan atau bahkan kesemena-menaan dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan berlaku akan berdampak pada kegagalan pencapaian tujuan negara.

Penyebab kedua dari arogansi kekuasaan adalah tidak adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita fahami dan ketahui bersama bahwa sebagian besar dari kebijakan publik merupakan output dari proses politik yang kadang-kadang memiliki agenda terselubung yang tidak pernah dimengerti dan difahami oleh aparatur negara. Tidak transparannya tujuan kebijakan dan pengelolaan suatu program menimbulkan interpretasi imajiner berlebihan yang mengarah pada praduga negatif bahkan fitnah baik dari aparatur negara pelaksana kebijakan maupun segmen masyarakat tertentu sebagai kelompok sasaran program (target group). Dalam kondisi tidak adanya keterbukaan seperti ini akan menimbul frustasi yang ditandai dengan sikap tidak peduli atau apatisme aparatur negara terhadap berbagai rencana program yang sedang ataupun akan berjalan”.

Kembali ke masalah mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur H.Ali Bin Dahlan, penulis sama sekali tidak menyoroti masalah mutasi yang dilakukan, tapi yang penulis soroti adalah  isi dari kebijakan/keputusan mutasi itu yakni adanya PNS yang dikenakan/dijatuhi Hukuman Berat (Penurunan eselonering jabatan dan  membebas tugaskan PNS dari jabatannya).

Secara pribadi dan atas nama  Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP IKAPTK NTB), penulis sangat menyesalkan dan kecewa dengan kebijakan mutasi yang telah dilakukan oleh Bupati Lombok Timur  H. Ali Bin Dahlan, karena dari 29 Pejabat yang diturunkan jabatannya dalam mutasi pertama terdapat 7 (tujuh) orang Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, dan dari beberapa orang yang di Non Jobkan/ dibebas tugaskan, terdapat 3 (tiga) orang Alumni. Sebegitu beratkah mereka melakukan pelanggaran ?

Ungkapan Bupati Lombok Timur H. Ali Bin Dahlan, sebagaimana di muat harian Lombok Post, Sabtu, 7 September 2013 hal. 6, dengan mengatakan : “Di Pem Kab Lotim, banyak pegawai yang berpangkat tinggi. Namun jumlah itu tidak diimbangi dengan jabatan yang lowong. Sehingga jika peremajaan maka itu artinya memberikan peluang bagi yang lainnya. Ungkap Bupati… penulis jadi bertanya.. Apakah peremajaan dalam Birokrasi Pemerintahan harus dilakukan dengan memberikan/menjatuhkan hukuman berat, tanpa proses hukum kepad para pejabat yang diberikan sanksi ? Apakah dengan mengangkat Pejabat yang usianya diatas 56 tahun juga termasuk Peremajaan ? Apakah tidak ada cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya dengan mengangkat mereka dalam  jabatan fungsional. Kenapa  ada pejabat yang di non jobkan/ dibebas tugaskan dari jabatannya, sementara dipihak lain Bupati mengangkat pejabat baru dari tenaga pendidikan (guru) dan malah dikasi jabatan dengan cara loncat jabatan artinya dari tenaga guru langsung menduduki jabatan eselon III. Beberapa diantaranya adalah : 1),Mahsin, S.Pd.MM. yang tadinya adalah Guru SMP diangkat menjadi Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab.Lotim (eselon IIIA ; ; 2). Drs.M.Zaini, Guru SMP 2 Sakra Timur, diangkaat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab.Lotim (eselon IIIB) ; 3). Ahmad Turmuzi, S.Pd. Kepala SMP 4 Jerowaru, diangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab.Lotim (eselon IIIB) ; 4). Hasanuddin, S.Pd. Guru SDN 3 Loyok Kecamatan Sikur Kab.Lotim diangkat menjadi  Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab.Lotim  dan beberapa yang lainnya. Selain itu ada lagi  PNS yang tadinya adalah staf/ tidak memegang jabatan, tapi langsung diberikan jabatan eselon III (loncat jabatan), seperti : 1).drg.I Made Pradnya Adi Putra. Semula adalah staf pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong, diangkatkat menjadi Kepala RSUD Dr.R.Soedjono Selong (eselon IIIA); 2). Suardi,SKM.MPH, staf pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab.Lotim diangkat menjadi   Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kab.Lotim (eselon IIIB); 3). Dra. St.Nurjanah, Staf pada Inspektorat Kab.Lotim diangkat menjadi  Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kab.Lotim (eselon IIIA)  4). Muh. Khairi. S.Pi. staf pada Sekretariat Kab.Lotim diangkat menjadi  Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengolahan Hasil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lotim ;

Itulah gambaran dari mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur H.Ali Bin Dahlan pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 dan hari Rabu tanggal 11 September 2013 lalu, dan masih ada lagi yang ingin penulis ungkap dari kebijakan mutasi tersebut seperti misalnya ada pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural dengan usia lebih dari 56 tahun, padahal dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, jelas dikatakan bahwa batas usia Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon II adalah 56 tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai usia 60 Tahun. Nah kata dapat diperpanjang ini tentu mengandung berbagai persepsi, karena pengangkatan Pejabat tersebut (bukan diperpanjang) usianya sudah lebih dari 56 tahun. Insya Allah terkait masalah ini akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang.

Sebagai akhir dari ulasan ini, penulis mengajak kita semua untuk mari kita dampingi dan awasi pelaksanaan pemerintahan pemimpin kita pasangan Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur  H.Ali Bin Dahlan/H.Khaerul Warisin selama lima tahun kedepan agar berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, tidak menyimpang dari aturan yang ada dan berlaku. Kita dampingi dan awasi dengan tetap memberikan saran dan masukan positif, sebab sebagai manusia biasa kedua pemimpin kita ini, sama halnya seperti kita (manusia lainnya) sudah pasti akan ada khilaf, salah dan keliru, baik disengaja atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak, jangan biarkan ia terjerumus dalam kehidupan dunia yang mengarah kepada kezhaliman dan akan menjadi beban (mendapatkan hukuman) di akherat kelak. Sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadits nabi Muhammad SAW yang mengatakan : A’isyah Siddiqa menyatakan bahwa Nabi berdo’a agar para pemimpin yang menidas dihukum: “Ya Allah, siapapun yang diangkat sebagai pemimpin atas umatku dan dia memperlakukan rakyatnya secara sewenang-wenang, hukumlah mereka di akherat kelak.” (H.R.Muslim, Nasa’i).

Harapan penulis, terutama kepada saudara-saudara yang telah dikenakan hukuman berat melalui mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tanggal 5 September 2013 dan tanggal 11 September 2013  lalu, yang sudah tentu akan kecewa dan menggerutu sendiri mengecam kebijakan itu, lakukanlah upaya hukum dengan mem PTUN kan kebijakan/keputusan mutasi tersebut bila saudara merasa dizhalimi, daripada saudara mencaci maki sendiri di luar, karena dengan melalui proses hukum semua akan menjadi jelas, siapa yang salah, dan kalaupun saudara yang salah dimana letak kesalahan saudara, karena sesuai ketentuan aturan sebagaimana penulis sampaikan di atas bahwa penurunan jabatan dan membebas tugaskan PNS dari Jabatannya adalah merupakan sanksi Hukuman Berat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil. Menjadi staf/bawahan tidak harus “mengekor” dalam arti makna ikut saja terhadap semua keputusan/kebijakan pimpinan, hatta itu merupakan tindakan keliru dan salah dari pimpinan. Staf/bawahan memang wajib taat kepada pemimpin/pimpinan, tapi taat dalam arti kata taat terhadap pimpinan yang amanah. Kalau  semua staf/bawahan harus/wajib tunduk dan taat sepenuhnya kepada pemimpin/pimpinan walaupun  perintah, keputusan, kebijakan pimpinan itu salah, melanggar aturan, maka tinggal kita menunggu saat kehancuran.

Wallua’lambissawab…..

 *)Staf Pengajar Ilmu Politik, pada IPDN Kampus NTB

4 COMMENTS

  1. SK ttg dibebastugaskan nomer brpa pak musa? kalo tidak ada SK mengenai hal itu, berarti tulisan tsb bentuk emosional smata. dari pernyataan pak ali, di surat kabar, tidak ada istilah dibebastugaskan/non-job, dan pak ali tidak pernah mengeluarkan SK nonjob. karena non job juga tetep digaji oleh negara. jadi, menurut pak ali, rugi lotim bila membebastugaskan orang tapi tetep digaji negara.
    supaya kesannya tidak gegabah, emosional, jadi provok, mending tulis juga SK yg pak musa sebut sebagai non-job itu. malu loh masak tulisan akademisi gini gak mendidik.
    jadi ini mutasi murni, dan mengenai mutasi jelas dlm UU no 32 th 2004.

  2. jika melakukan upaya hukum melalui PTUN jelas itu melanggar aturan dalam hal proses mutasi karena banyak proses yang bersifat administratif tidak dilakukan, seperti pengangkatan pejabat eselon II tanpa adanya rekomendasi dari gubernur. yang menjadi pertanyaan adalah bila telah dimenangkan di PTUN, langkah selanjutnya apa? apakah pimpinan daerah yang diputus bersalah atas kebijakannya sendiri akan mengeksekusi dirinya?
    perlu adanya kesadaran diri sendiri bila menganggap diri sebagai pemimpin yang negarawan, adil, amanah, cerdas dan seorang muslim. mutasi hanyalah salah satu dari kebijakan yang menjadi wewenang kepada daerah tapi tentu harus dilakukan dengan dasar aturan yang benar bukan berdasarkan “balas dendam dan balas jasa”.

  3. sudah memenuhi PP No. 53 Tahun 2010, terutama pasal 4 dan seterusnya, tetapi mereka seharusnya sadar bahwa menyalahgunakan wewenang untuk mendukung salah satu calon dalam Pilkada adalah pelangaran berat. Tetapi, apakah yang dipromosikan termasuk kelompok pendukungnya? kalau ya….sama juga….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here