Van der Kraan dan Menak (bangsawan) Sasak

Hasan Basri Marwah

Jogjakarta [Sasak.Org] Melengkapi review saya atas buku Prof. Dr. Alfons van der Kraan, LOMBOK: Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan (1870-1940), berikut saya mengajukan beberapa tafsiran dari data-data yang ditawarkan Kraan. Sebelumnya, saya ingin menepis keraguan soal posisi Kraan sebagai ”Outsider” dalam kajian mengenai bangsa Sasak. Sebagai anak muda Sasak yang tumbuh dalam kajian ilmu sosial, saya menyadari posisi saya ketika berhadapan dengan produk pengetahuan Barat.

Pertama, Kraan membangun tesisnya berdasarkan pada tiga kelompok, kelas-kelas sosial di Lombok: Triwangsa (menak Bali), perwangsa (menak sasak/pembesar sasak), petani bebas dan panjak (buruh tani yang tidak memiliki tanah).

Soal kelas petani bebas dan buruh tani bisa dikomparasikan dengan pendapat (alm) Ong Hok Ham mengenai kelompok tani yang memiliki tiyang cekap (tanah cukup) dalam konteks Jawa (Rembang, Pati, Blora, dsb). Kelompok tani bebas inilah dalam konteks kolonial Jawa menjadi ”tulang punggung” pemberontakan yang pernah ada. Masih menurut Ong, pada pemberontakan Pangeran Dipanegara (perang Jawa), para batur (kelas paling miskin yang tidak memiliki rumah dan pekerjaan) menjadi tulang punggung pendukung pemberontakan Dipanegara.

Dari dua pendapat ini, menurut tafsiran saya, Ong ingin mengatakan bahwa ”tulang punggung” pemberontakan dan perlawanan selalu adalah kelas sosial yang paling rendah karena merekalah yang menerima keburukan hidup akibat ”ulah” kelas-kelas yang lebih tinggi, maka jarang sekali ada pemberontakan yang ’ikhlas’ dari kelas ekonomi mapan dalam lintasan sejarah.

Kedua, persaingan di antara kelas-kelas sosial tersebut dalam mengakumulasi kekuasaan dalam artian yang luas. Misalnya, Kraan menggambarkan bagaimana triwangsa menguasai masyarakat Sasak dengan mengikat para perwangsa, dan memberikan kepada mereka hak-hak atas tanah. Jadi, kelompok ”kolaborator” di kalangan Sasak yang berperan serta dalam melanggengkan kekuasaan bangsa Bali di Lombok terdiri dari para perwangsa. Hal ini sudah pasti terjadi dalam hubungan ”penjajah” dan ”terjajah” di manapun. Di Jawa maupun di kawasan lain. Dalam konteks Jawa, bagaimana VOC (sebelum digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda) menyuburkan dan menguatkan feodalisme untuk melanggengkan penjajahan mereka. Bahkan VOC-Belanda menambahi beberapa jabatan monarkhis untuk memperkuat pengaruh mereka atas orang Jawa, seperti penunjukan bupati-bupati di sejumlah daerah penting tanpa mensyaratkan ”darah biru” untuk jabatan tersebut. Kelompok inilah yang kadang disebut priyayi. Pejabat-pejabat kolonial dari pribumi ini selalu bersikap mendua dalam isu-isu kemerdekaan pada awal abad 19 karena mereka takut kehilang jabatan kolonial tetapi juga membaca potensi pergerakan nasional pada saat itu.

Ketiga, soal bentuk, formasi, dan motif-motif ”congah” di kalangan masyarakat Lombok. Congah atau pemberontakan yang ditampilkan oleh Kraan dalam bukunya ingin membantah klaim sejumlah elite Sasak mengenai wilayah kekuasaan mereka. Sampai hari ini sebagian besar para menak Sasak mengklaim bahawa moyang meraka memiliki wilayah kerajaan seperti luasnya kerajaan ala Jawa yang dengan sendirinya mengandaikan adanya stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa sebelum Bali datang ke Lombok.

Jika klaim ini benar, lantas kenapa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi bersifat sporadik dan tidak menggambarkan bahwa mereka memiliki struktur (tidak saja fisik) pada masa sebelumnya sehingga soliditas kaum pemberontak sangat lemah. Hal ini, jika dibandingkan dengan pemberontakan-pemberontakan dalam konteks Jawa benar-benar tidak sama bentuk, formasi, dan motifnya.

Kembali pada pemberontakan Dipanegara misalnya, terlihat sekali bahwa pemberontakan ini berjalan lama, sekitar 25 tahun karena diuntungkan oleh dukungan yang kuat dari kelompok sosial bawah sampai atas dengan mengandalkan struktur sosial Jawa yang sangat kuat pada saat itu.

Ketiga, sebagai lanjutan dari yang kedua, Kraan ingin menunjukkan bahwa formasi kemenakan yang dikenal sekarang di Lombok lebih banyak dibentuk pada masa penjajahan Belanda. Terutama kelompok perwangsa yang menduduki posisi distrik. Kepala-kepala distrik pada masa belanda inilah yang paling banyak membentuk formasi kemenakan pada masa sekarang,yang tentunya tidak bisa digeneralisir. Delapan kedistrikan dengan 9 kepala distrik utama, ditambah dengan empat kedistrikan di wilayah Lombok Barat dapat ditelusuri jejak-jejaknya pada keluarga-keluarga bangsawan yang menempati posisi elit politik saat ini.
Ada satu fakta miris yang diungkap oleh Kraan saat Belanda datang ke Lombok (sekitar 1894), bagaimana para perwangsa datang ke kepala pasukan belanda setiap hari, saat itu di Cakranegara, untuk mencari muka agar mendapatkan posisi penting pada masa penjajahan Belanda. Para perwangsa datang untuk minta ”jatah” kepada Belanda. Hal yang sama juga dilakukan oleh para triwangsa. Sempitnya motif politik para perwangsa berefek buruk dengan dikembalikannya seluruh tanah orang Bali yang sempat diambil oleh para petani (petani bebas dan panjak) yang dulunya menggarap tanah-tanah druwe dalem milik perwangsa. Hal itu terjadi pada tahun keempat penjajahan belanda di Lombok pada masa residen Liefrinck.
Memang hal yang aneh di kalangan menak Sasak saat ini ketika tidak mau mengungkap posisi mereka sebagai kolaborator penjajahan pada masa Bali maupun Belanda. Kalau kita dibandingkan dengan para bangsawan Jawa, narasi kerjasama Belanda dengan para bangsawan menjadi kajian dan diskursus umum. Di Lombok ada proses glorifikasi historis yang sangat fanatik akan posisi kemenakan, seakan mereka bersih dan tidak pernah memiliki catatan hitam dalam sejarah.
Keempat, Kraan menghabiskan hampir sebagian besar energinya untuk memberikan gambaran mengenai penderitaan para petani: baik petani bebas maupun panjak. Dalam bagian, kajian Kraan soal struktur kolonialisme sudah terhitung maju. Kalau kita merujuk kajian yang dilakukan Walter D. Mignolo soal struktur penjajahan orang putih terhadap para pribumi dan para budak impor dalam membentuk dan mematangkan kapitalisme putih, maka kajian Kraan yang fokus pada nasib buruk petani Sasak sangat membantu dalam melihat struktur kolonial bali dan belanda. Terutama soal penjajahan Bali atas Lombok. Selama ini dikatakan bahwa penjajahan Bali sama dengan model penguasaan raja Jawa atas kerajaan tetangganya. Kraan menunjukkan bahwa kebaradaan kerajaan Bali di Lombok berada pada masa krusial, yakni era perdagangan yang sangat maju. Kraan meyakini bahwa raja-raja Bali yang ada di Lombok tentu saja termasuk raja-raja yang kaya raya di kawasan Timur Indonesia pada saat itu. Kekayaan mereka diakumulasi dari pajak yang sangat mencekik (dalam konteks Jawa hal ini dianggap biasa saja) dan perdagangan sangat maju. Pencapian dalam bidang perdagangan yang maju itulah yang menjadi salah satu motif penting Belanda mau mengintervensi penjajahan Bali di Lombok.
Kelima, soal struktur sosial masyarakat Sasak sebelum kedatangan Bali Karangasem ke Lombok. Apakah benar atau faktual ada kerajaan-kerajaan pra Bali di Lombok, seperti Selaparang, Pejanggik, Kahuripan, Kerekok, Memelak dan sebagainya? Kraan tidak mau berdebat soal ini. Dia membangun andaian demikian; terdapat beberapa desa otonom di Lombok Pra Bali. Setiap desa otonom memiliki para pemuka yang membawahi petani bebas dan buruh tani. Desa otonom ini tidak terlalu luas. Artinya, tidak seluas ”kerajaan” dalam bayangan orang Sasak saat ini tentang masa lalu mereka. Sebuah desa otonom bisa seluas kelurahan dalam konteks sekarang atau mungkin lebih kecil lagi.
Sepintas persoalan desa otonom yang diajukan Kraan menarik, padahal pendapat seperti itu mengikuti saja pendapat para Sejarawan Barat mengenai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Misalnya, tesis Sutherland mengenai basis kerajaan-kerajaan besar di Nusantara yang berbasis pada desa otonom. Persoalannya, apakah desa otonom dalam konteks Sasak pra-bali sudah sebesar wilayah desa otonom dalam konteks Jawa yang kemudian dijelmakan menjadi kerajaan-kerajaan besar? Kalau mengikuti narasi (alm) Pak Pram dalam naskah Mangir, maka sangat jelas bahwa desa otonom dalam konteks Sasak Pra Bali sebesar perdikan ”Mangir”. Dalam naskah Mangir tersebut Pak Pram meratapi hancurnya otonomi desa dalam sejarah Jawa. Dari gambaran semacam ini, jelas sekali bahwa salah satu kelemahan para Indonesianis adalah ortodoksi, yakni kesenangan mereka merawat ide-ide pendahulu mereka tanpa pernah mau membangun teori baru berdasarkan fakta-fakta yang mereka kaji. Kraan dalam konteks bukunya ini banyak sekali mendaur ulang kajian-kajian para Orientalis dalam bidang sejarah ketika berhapan dengan fakta-fakta sejarah di Jawa.
Masih banyak sekali yang dapat kita tafsirkan dari kajian Kraan yang sangat studious ini, misalnya data-data perpajakan yang sangat kaya sekali. Banyak sekali, dan alangkah baiknya memang buku Kraan ini dibaca langsung ke teks Inggrisnya.
Wallahu’alam.
Jogjakarta, 9 Mei 2010
Hasan Basri Marwah

14 COMMENTS

  1. Bisa masuk akal dan akurat sekali penjelasan smeton,sy juga berpandangan yg sederhana ttg warga lombok asli.KATA PADELOMBOKpatuh.patut.pacu,ciri khas warga asli,tapi kelebihannya adalah peninggalan berupa dongeng.TEBODO-BODO,menceritakan kelombokbuak org dulu,dan bukti spesifik yg warga lombok asli tidak menyukai kerajaan adalah dongeng GODEK KANCE TUNTEL.yg hampir semua kita sdh mendengar dongeng ini,tapi makna yg tersirat disebaliknya teramat banyak.

  2. […] Van der Kraan dan Menak (bangsawan) Sasak | komunitas sasak […]

  3. JEMPOOOOOLLLLL untuk saudara HASAN BASRI MARWAH……..sebagai pendatang saya ikut prihatin dengan minimnya kajian dan galian sejarah LOMBOK, kayaknya semeton HASAN BASRI ini bisa dan harus bisa kita andalkan untuk itu…….sekarang di sekolah – sekolah ada pelajaran MULOK (Muatan Lokal) yang pada umumnya mengajarkan “BAHASA SASAK” samapi – sampai setiap anak pendatang (bukan orang Lombok asli) hampir pasti dapat nilai di bawah 6, tapi tidak ada sistem yang mapan untuk mendukung kurikulum tersebut. Buku panduan BAHASA SASAK tidak ada, buku panduan SEJARAH SASAK apalagi…..Good semeton semangat untuk menggali SEJARAH LOMBOK yang empirik.

  4. matur tampi asih, ini luar biasa, dongeng papuk balokku adalah kisah faktual, bukan sekedar cerita pengantar tidur, banyak oknum perwangse kaya raya dari jeritan para panjak. Buka mata buka hati. Jangan banggakan gelar keturunan

  5. analisis dan sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan! coba secara detail anda perhatikan contoh-contoh yang diungkapkan baru ketahuan lekaknya

  6. “Ada satu fakta miris yang diungkap oleh Kraan saat Belanda datang ke Lombok (sekitar 1894), bagaimana para perwangsa datang ke kepala pasukan belanda setiap hari, saat itu di Cakranegara, untuk mencari muka agar mendapatkan posisi penting pada masa penjajahan Belanda. Para perwangsa datang untuk minta ”jatah” kepada Belanda.”
    Hmmmmm….para bangsawan yang membanggakan golongannya….apalagi kalau membaca yang ini : “Memang hal yang aneh di kalangan menak Sasak saat ini ketika tidak mau mengungkap posisi mereka sebagai kolaborator penjajahan pada masa Bali maupun Belanda. Kalau kita dibandingkan dengan para bangsawan Jawa, narasi kerjasama Belanda dengan para bangsawan menjadi kajian dan diskursus umum. Di Lombok ada proses glorifikasi historis yang sangat fanatik akan posisi kemenakan, seakan mereka bersih dan tidak pernah memiliki catatan hitam dalam sejarah.”

  7. Bukan hanya tori ini yg di butuhkan Lombok… Tp AKSI NYATA untuk membangun tanah kt itu yg perlu, dr pd berdebat menimbulkan perpecahan… lebih baik kt tunjukkan apa yg bs kt buat scr nyata…

  8. jempollll………. gali lebih banyak lagi ton. memang semua penjajahan baik bangsa sendiri maupun bangsa asing pasti memanfaatkan orang-orang yang bisa di ajak berkolaborasi. sampai sekarang juga metode penjajah mirip dengan memberiakn bantuan kepada milisi lokal

  9. jempollll………. gali lebih banyak lagi ton. memang semua penjajahan baik bangsa sendiri maupun bangsa asing pasti memanfaatkan orang-orang yang bisa di ajak berkolaborasi. sampai sekarang juga metode penjajah mirip dengan memberiakn bantuan kepada milisi lokal

  10. Poinnya adalah Ladang,sawah yang sebenarnya milik rakyat,setelah Bali menguasai Lombok maka terjadi perampasan dan pemaksaan dalam mengambil alih kepemilikan atas tanah oleh bali,dan setelah belanda menjajah Lombok ,surat2 tersebut otomatis dibawah tangan Belanda,kemudian para perwangse.triwangse..beralih propesi menjadi pencilat belanda untuk mendapatkan bagian,bisa saja yg dimaksud adalah surat2 tersebut yg kemudian pada rentan waktu keempat masa penjajahan belanda ,hak2 atas surat tsb menjadi milik para pencilat,yang kemudian berbalik rakyat menjadi pecatu atau pekerja,,yang artinya penipuan atas hak rakyat artinya surat2 tersebut diubah sesuai menjadi milik tokoh penjilat……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here