MENGUAK TABIR KOALISI PARPOL BERBASIS ISLAM: Akankah Tetap Menjadi Parpol Pelengkap ?
Oleh H. Musa Shofiandy *)
[Sasak.Org] Melihat Sandiwara Permainan Politik para Politisi Partai Politik yang Berbasis Islam yang di perlihatkan oleh para Elit Pimpinan Partai yang Berbasis Islam di Indonesia dan ditonton oleh berjuta ummat Ummat Islam di Indonesia, dan sebagai bagian dari 88 % penduduk Indonesia yang menganut Agama Islam di Indonesia, penulis merasa tergelitik untuk mencoba menuangkan buah hati dan pemikiran penulis terkait dengan sandiwara politik para Elit dan Pimpinan Partai Politik yang berbasis Islam di Indonesia pasca Pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014 lalu.
Tadinya dengan melihat hasil Quick Count (perhitungan cepat) yang dilakukan beberapa lembaga survey terhadap pelaksanaan Pileg tanggal 9 April 2014 lalu, dimana Partai Partai Politik Berbasis Islam khususnya PKB, PAN, PPP dan PKS, (PKB = 9,03 % ; PAN=7,47 % ; PPP=6,97 % dan PKS=6,59 % ) yang kalau dijumlahkan mencapai 30,06 % , dan belum lagi kalau ditambah dengan perolehan suara PBB sekitar 1, 5 %, terbesit segenggam harap pada diri penulis bahwa jika saja Partai-Partai Berbasis Islam ini akan bersatu membentuk Koalisi, maka Partai Partai Islam akan menjadi satu kekuatan yang amat significant bagi keberlangsungan harapan berjuta ummat Islam yang mendiami tanah Nusantara Indonesia tercinta ini. Segenggam harap itu juga nampaknya ada dalam hati dan pemikiran beberapa Tokoh dan Politisi Islam seperti H. Amin Rais, Hidayat Nurwahid, dan Politisi Islam lainnya yang didukung pula oleh beberapa kalangan Ulama terkemuka di Indonesia. Penulis juga sempat memposting segenggam harap itu di beberapa Forum Diskusi dunia maya, dengan harapan kiranya ummat Islam di Indonesia memberikan Doa dan dukungannya agar para Elit dan Pimpinan Partai-Partai Politik Berbasis Islam tersebut memiliki hati dan perasaan untuk merealisasikan harapan masyarakat Muslim Indonesia khususnya yang telah memberikan suaranya kepada Partai-Partai Islam tersebut pada Pileg 9 April 2014 lalu. Sebuah harapan ikhlas agar ummat Muslim di Indonesia bersama dan bersatu menegakkan aqidah Islam di Indonesia, agar tidak lagi terjadi dan merajuknya berbagai tindakan dan perbuatan yang mengarah kepada kejahatan moral yang pada akhirnya akan meluluh lantakkan moralitas masyarakat dan Bangsa Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai masyarakat yang santun dan bermoral.
Namun apa yang terjadi ? Belum saja KPU Indonesia selesai melakukan tugasnya melakukan perhitungan suara hasil Pileg 9 April 2014 lalu, belum saja perolehan suara masing masing Parpol peserta Pileg secara resmi di umumkan oleh KPU Indonesia sebagai penyelenggara Pileg tanggal 9 April 2014, beberapa elit, politisi dan pimpinan salah satu Partai Politik Berbasis Islam ( PPP ) menampakkan permainan politik yang amat mamalukan ummat Islam Indonesia. Ya amat memalukan karena sebagai Partai Politik Berbasis Islam PPP adalah merupakan Paratai Politik Berbasis Islam tertua di Indonesia bila dibandingkan dengan Partai Politik berbasis Islam lainnya (PKB,PAN,PKS,PBB). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didelarasikan pada tanggal 5 Januari1973 yang merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yang berbasis Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Pada saat itu untuk Ketua sementara ditunjuk H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut selain bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973, juga untuk lebih memfokuskan kebersamaan dan kesatuan ummat Islam yang tergabung dalam Partai Politik yang berbasis Islam. Dengan penggabungan dalam satu Partai Politik tersebut maka akan memperkuat pondasi keberadaan Partai Politik yang berbasis Islam di Indonesia, sehingga akan mempermudah dalam memperjuangkan kehendak dan kemajuan ummat Islam di Indonesia, tentunya pula tanpa mengabaikan ummat beragama lainnya. Sedangkan Partai-Partai berbasis Islam lainnya yakni PKB,PAN,PKS dan PBB lahir setelah Era Re.formasi, dimana kran untuk membentuk Partai baru terbuka lebar.
Permainan sandiwara politik praktis dalam tubuh internal PPP, bermula dengan kehadiran sepihak Ketua Umum PPP H.Suryadarma Ali (SDA) dalam Kampanye Akbar Partai Gerindra si Stadion Utama Gelora Bungkarno tanggal 23 Maret 2014 lalu, dimana saat itu SDA menyatakan dukungannya kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi Calon Presiden RI dalam Pemilihan Presiden RI bulan Juli 2014 mendatang. Tindakan yang dilakukan oleh Ketum DPP PPP, SDA ini menyulut kemarahan beberapa Pengurus Harian DPP PPP serta beberapa Pengrus DPW PPP, yang kemudian berdampak terhadap pemecatan beberapa pengurus harian DPP PPP oleh SDA. tanpa melalui proses yang sesuai dengan AD/ART PPP. Tindakan pemecatan ini tentunya membakar semangat para pengurus DPP PPP yang dipecat SDA untuk meminta segera dilakukan Rapimnas untuk meminta pertanggungjawaban SDA atas dukungan yang telah diberikan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi Capres tahun 2014. Reaksi keras dari beberapa Pengurus harian DPP PPP terhadap tindakan SDA tersebut tidak mengurungkan niat dan tekad SDA untuk tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres.
Dukungan SDA yang mengatasnamakan PPP itu kemudian dikonkritkan dalam deklarasi koalisi dukungan SDA atas nama PPP kepada Prabowo Subianto pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 si kantor DPP PPP. Jln. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat.
Atas berlangsungnya deklarasi dukungan PPP terhadap Prabowo Subianto ini, pengurus harian DPP PPP yang dikomandoi oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi di dampingi Sekjen DPP PPP Romahurmuzy (Romy), bak disengat kalajengking atau di strum listrik, langsung bereaksi mengadakan Rapimnas pada esok harinya (tanggal 19-20 April 2014 ditempat yang sama yakni di Kantor DPP PPP Jln. Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat. Rapimnas dihadiri oleh 26 Ketua DPW PPP dan 25 Pengurus Harian DPP PPP. Rapimnas dilaksanakan karena SDA dianggap telah melanggar Keputusan Mukernas DPP PPP yang telah memutuskan bahwa terkait dengan Capres PPP akan menjalin komunukasi politik dengan 8 (delapan) bakal Capres, yang tidak mencantumkan nama Prabowo Subianto. Dalam Rapimnas tersebut pihak penyelenggara juga mengundang dan meminta kehadiran SDA, namun SDA tetap tidak mau hadir, dengan alasan penyelenggaraan Rapimnas menyalahi AD/ART. Namun Rapimnas tetap dilaksanakan walaupun dalam suasana yang tidak kondusip karena penyelenggara mendapat penolakan dengan cara pengerahan massa oleh kubu SDA. Dan akhirnya Rapimnas pun telah mengambil beberapa keputusan, salah satunya adalah dengan memberhentikan sementara SDA dari jabatannya selaku Ketua Umum DPP PPP. Apakah kondusifitas di tubuh PPP berubah dengan pelaksanaan Rapimnas ini ? jawabannya adalah “tidak” karena kubu SDA tetap menolak pelaksanaan dan hasil Rapimnas. SDA tetap bersikukuh bahwa dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk menjadi Capres Tetap, tidak berubah. Ini berarti bahwa gejolak internal PPP masih berlanjut sampai batas waktu yang kita belum tahu.
Andai saja semua peristiwa dan kejadian tersebut di atas tidak di ikuti dengan peliputan oleh media massa dan media elektronik (TV), mungkin kita tidak akan ikut sumringah, tapi karena semua kejadian dan peristiwa itu diliput dan disiarkan oleh media massa dan khususnya media elektronik ( TV), maka dampaknya amat besar terhadap kegusaran ummat Islam yang melihat dan menyaksikan drama politik yang amat menjijikkan yang justru dilakukan oleh para elit, petinggi dan pimpinan Partai Politik berbasis Islam yang kita sudah tau kematangan dan kemampuannya dalam memahami ajaran-ajaran Islam, plus tentunya makna politik yang sesungguhnya. Apakah mereka (yang bersitegang) itu tidak memahami makna dan ajaran politik yang sesungguhnya ketika Politik itu baru tercetus dan dilahirkan di zaman Yunani Kuno, yang oleh Filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai en dam oniaatau the good life (kehidupan yang baik). Ia menganggap politik (politic) sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik. Didalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yg tinggi (pandangan normatif). Namun yang dipraktekkan adalah makna Politik seperti yang dikemukakan oleh salah seorang ahli politik negara Barat Harold Lasswell yang mengatakan bahwa politik adalah kekuasaan atau wibawa yang dapat menentukan ; orang yang berhak mendapatkan apa ? Kapan ? dan bagaimana ? atau lebih dekat lagi adalah makna politik yang dikemukakan oleh salah seorang ahli Politik Peter Merk yang membagi makna politik ke dalam 2 (dua) pengertian yakni “ Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan”.. dan Politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri” Singkatnya : “politik adalah perebutan kuasa, tahta dan harta” Nah pemahaman politik dalam bentuk yang paling buruk inilah yang diperaktekkan oleh para politisi, elit dan pimpinan PPP yang sedang memperebutkan kekuasaan di tubuh PPP menghadapi Pilpres bulan Juli 2014 mendatang.
Dengan wajah tanpa beban dan tanpa dosa mereka mempertontontan permainan yang sungguh tidak menyenangkan ummat Islam, khususnya Ummat Islam di Indonesia. Dimana letak toleransi, rasa kesatuan dan persatuan diantara sesama ummat (Islam) ? Mereka mempertontonkan sebuah permainan politik yang hanya ditujukan guna meraih dan memenuhi kepentingan dan kesenangan duniawi . Islam memang tidak mempersoalkan nilai-nilai alamiah dunia, akan tetapi, pada saat yang sama ia tidak menghendaki seorang Muslim pun tertarik dan terikat kepada dunia dan kesenangan-kesenangan yang terdapat di dalamnya. Jika saja segenap aktivitas duniawi dijadikan tujuan dan dilakukan dalam suatu cara yang tidak selaras dengan nilai dan upaya konstruktuf yang muncul dari keimanan terhadap hari akherat, maka dunia ini akan menjelma menjadi medan destruktif dan arena permainan belaka ketimbang dijadikan tempat pembinaan dan pendidikan ummat. Apa yang dipertontonkan oleh para elit politik di atas, kiranya adalah sebuah penjelmaan dari apa yang di sampaikan Allah SWT dalam Al Qur’an yang menyatakan “….. kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak….” (QS.Al-Hadid:20). Berikut dalam ayat yang lain disebutkan :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi”. (QS.Al-Munafiqun:9).
Apa yang dilakukan dan dipertontonkan oleh para elit politisi Islam di atas adalah sebuah permainan politik yang hanya ditujukan untuk memenuhi hasrat dan kepentingan duniawi, padahal dalam pandangan Islam, dunia tidak lebih sebagai “pendahuluan” dan “alat”, bukan sebagai tujuan puncak maupun sasaran akhir. Islam tidak mengemukakan pandangan ini sebagai konsepsi ansich yang kering dan rapuh, melainkan terjalin dengan perilaku praktis. Ajaran Islam menghendaki manusia untuk memberikan bentuk konkret terhadap konsepsi ini, dan bertindak sedemikian rupa berkenaan dengan karunia-karunia dunia.
Setiap manusia yang beriman kepada ajaran-ajaran Islam dan beramal di jalannya, memang berhak menikmati segala karunia dunia dan mengambil kebutuhan-kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhannya, karena keberadaan dunia didasarkan pada prinsip pemenuhan seluruh keperluan manusia, bukan pemenuhan keinginan yang berlebihan serta penimbunan harta harta kekayaan.
Dalam salah satu hadist disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda :”Ketamakan telah menjadi milik kalian”Seorang manusia berkata : Itu hartaku ! itu kekayaanku ! Padahal ia akan ditanya tentang kemana harta itu digunakan atau dipakainya, dimakan atau dikonsumsinya, kecuali harta yang telah dizakatinya”.
Jadi apa yang dilakukan oleh para elit politisi Islam yang melakukan dan mempertontonkan permainan politik praktis, saling menjelekkan, saling mejatuhkan, saling menghasut itu, boleh dikatakan hanya ditujukan untuk memenuhi hasrat kepentingan duniawi yang tidak pernah terbatas.
Akibat dari sandiwara dan permainan politik oleh para politisi Islam itu, menjadikan Parpol-parpol Islam di Indonesia menjadi terpecah, tidak pernah bersatu dan menyatu dalam satu kesatuan yang utuh, yang pada akhirnya selalu menjadi Parpol Pelengkap di arena perpolitikan Indonesia.
Penulis jadi teringat, apa yang disampaikan oleh Fanani Anwar, dalam bukunya Politik Islam, Politik Kasih Sayang (2009) yang antara lain mengatakan :”Politik Islam saat ini, hanya menjadi sebuah bagian dari proses sejarah yang panjang. Posisinya tidak pernah menjadi arus utama di negeri ini. Itu bisa terjadi karena memang salahnya politisi Islam sendiri. Yang paling menonjol adalah perilaku politisi Islam yang seringkali terpecah dalam visinya, tidak satu langkah. Mereka terpragmentasi akibat egosentrisme yang lelewatan sehingga bergeraknya dengan masing-masing barisan. Bahkan antar barisan itupun lalu saling berhadapan. Suatu saat bisa saling jegal dengan nuansa yang sangat vulgar. Hal itu terjadi karena antara lain oleh adanya perbedaan penafsiran atas ajaran Islam itu sendiri”. Lebih lanjut, Fanani Anwar mengatakan : ‘Sebagai bangsa dan sebagai ummat Islam, selain gagal menyatukan visi, sikap egosentrisme politisi Islam itu akhirnya menjadi batu sandungan kemenangan Ummat Islam di pentas politik. Kegagalan Partai-partai Islam juga bisa dibaca sebagai cermin meluasnya oportunisme politik pada mereka yang mengklaim dirinya sebagai tokoh atau pemimpin Islam. Hal itu tidak hanya tampak di lingkungan Islam modernis, melainkan juga terlihat di kalangan Islam tradisional. Sama saja. Ungkat Fanani.
Sebagai ummat Muslim, penulis dan mungkin juga ummat Islam lainnya di Indonesia dan terlebih khusus lagi ummat Islam yang memberikan hak suaranya kepada para politisi PPP dalam Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 lalu tentu akan sangat kecewa, malah bisa muak melihat tingkah polah para politisi dan pimpinan PPP yang saling bersitegang dan saling menjatuhkan itu, karena disaat para politisi dan tokoh Islam lainnya seperti, Amin Rais, Hidayat Nur Wahid dan tokoh-tokoh Islam lainnya dengan dukungan dari beberapa Ulama sedang berusaha memperjuangkan terbentuknya Koalisi Parpol Berbasis Islam dalam menghadapi Pilpres bulan Juli 2014 mendatang, dengan harapan agar Parpol-parpol Islam dapat menyatu dan bersatu untuk bisa mengajukan Capres sendiri. Satu harapan utama yang menurut penulis bisa diperoleh jika saja Koalisi Parpol Islam itu terbentuk adalah akan dapat mengangkat derajat, harkat dan martabat Parpol Islam sebagai pengejawantahan ummat Islam Indonesia. Selain itu harapan jutaan ummat Islam yang telah memberikan hak suaranya kepada Parpol-parpol Islam dalam Pileg 9 April 2014 lalu untuk ingin melihat adanya kesatuan utuh ummat Islam demi terwujudnya kemajuan ummat Islam di Indonesia akan bisa teraktualisasikan. Namun dengan muncul dan terjadinya gejolak di tubuh Parpol Berbasis massa Islam PPP saat ini, harapan itu berubah menjadi sebuah penyelesalan yang mendalam karena dukungan suara yang telah diberikan itu justru dimanfaatkan oleh para elit dan pimpinan DPP PPP untuk saling berebut kekuasaan dan jabatan. Sangat tragis memang. Jika saja rakyat yang telah memberikan hak suaranya itu bisa menarik dukungannya, maka tidak mustahil rakyat akan menarik dukungannya kepada Partai-partai berbasis Islam yang telah melukai hati para pemilih dan pendukungnya.
Impian dan harapan masyarakat (Islam) yang telah memberikan dukungan kepada Parpol berbasis Islam untuk terbentuknya kesatuan dan persatuan diantara sesama Parpol berbasis Islam melalui pembentukan Koalisi Parpol berbasis Islam, kiranya akan sulit terwujud karena beberapa Parpol berbasis Islam tersebut telah dan sedang melakukan kolaborasi koalisi dengan Partai Nasionalis. PPP dibawah pimpinan SDA (wlaupun sudah diberhentikan sementara dari Jabatan Ketum DPP PPP) masih menyatakan akan tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres dan itu nampak dari semakin mesranya SDA mendampingi Prabowo Subianto mengadakan silaturrahim dengan beberapa Ulama pimpinan Pondok Pesanrren di Jawa, se olah tidak nampak adanya upaya untuk melakukan Islah dengan kubu Sekjen DPP PPP Romahurmuzy yang telah memberhentikan sementara SDA dari jabatan Ketum DPP PPP melalui Rapimnas yang dilaksanakan tanggal 19 dan 20 April baru-baru ini, sementara Parpol berbasis Islam lainnya yang memperoleh suara terbanyak diantara Parpol berbasis Islam lainnya PKB, melalui Ketua DPP PKB Marwan Djafar dengan tegas mengatakan bahwa PKB akan berkoalisi dengan Partai Nasionalis. Dengan demikian upaya dan usaha beberapa tokoh dan Politisi Islam dengan dukungan banyak Ulama, yang menginginkan adanya Koalisi Parpol berbasis Islam menjadi menipis, karena tidak mungkin kalau hanya PAN, PKS dan PBB akan berkoalisi lalu akan bisa mengajukan Capres sendiri karena jumlah perolehan suara ketiga Parpol tersebut adalah 15,56 % (PAN=7,47 % ; PKS=6,59 % dan PBB 1,5 %). Jumlah yang kurang/tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan sendiri Capres.
Yang menjadi pertanyaan penulis dan mungkin juga masyarakat awam lainnya adalah, Kenapa mereka (Politisi, elit dan Pimpinan Parpol berbasis Islam seperti PKB dan PPP) itu enggan untuk membentuk Koalisi bersama Parpol berbasis Islam lainnya ? Ada apa dan kenapa ? Apakah karena terpengaruh issu yang menyatakan bahwa Parpol-parpol Islam tidak memenuhi Tokoh Populer yang bisa diandalkan untuk menyatukan mereka dan/atau karena Parpol-Parpol berbasis Islam itu tidak punya tokoh untuk di ajukan sebagai Capres ? Kalau ini pertanyaan yang menjadi alasannya, berarti bahwa tokoh-tokoh Islam sekaligus politisi Islam seperti Amin Rais (Mantan Ketua Muhammadiyah, mantan Ketua MPR, Pendiri PAN dan segudang pengalaman lainnya) ; Hidayat Nur Wahid (Pendiri PKS, Mantan Ketua MPR, Katua Fraksi di DPR RI dan beberapa jabatan penting lainnya) ; Mahfud MD (Mantan Menteri Pertahanan, Mantan Ketua MK, dan beberapa jabatan penting dan strategis lainnya) ; ada Anis Matta, (Presiden PKS, Mantan Wakil Ketua DPR) ; Ada Yusril Ihza Mahendra (Pendiri PBB, Mantan Mensekneg, mantan Menkumham dan beberapa jabatan politis lainnya) masih diragukan ? Apakah orang-orang ini kemampuannya jauh dibawah Capres lainnya ? Apakah yang dibutuhkan untuk menjadi Capres itu Popularitas atau Kemampuan dan Profesionalime nya ? Dan masih seribu satu pertanyaan lainnya yang mungkin dianggap pertanyaan lugu dan bodoh terus berkesimak dalam bathin dan pikiran penulis. Namun dibalik kegalauan itu masih terbersit secerah harapan terhadap upaya pembentukan Koalisi Parpol Berbasis Islam ini, dengan upaya dan usaha gigih yang dilakukan oleh para pencetus Koalisi Parpol berbasis Islam ini seperti Amin Rais, Hidayat Nurwahid, Mahfud MD, Drajad Wibisono dan lainnya. Adanya berbagai macam perbedaan yang ada pada setiap Parpol berbasis Islam tidak menjadi penghalang bagi para politisi Islam ini untuk terus berupaya dan berusaha mewujudkan Koalisi Parpol Berbasis Islam ini. Melihat upaya ini, penulis jadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir tentang perlunya menghargai perbedaan. Beliau mengatakan : “Kita harus berusaha menerima dan memahami orang yang dalam beberapa masalah furu’ berbeda dengan kita. Kita berpendapat, perbedaan ini tidak akan menjadi penghalang terjadinya ikatan hati, saling mencintai karena Allah, dan bahu-membahu dalam kebaikan. Kita harus selalu dipertautkan oleh makna Islam yang sebenar-benarnya dengan pengertian yang sebaik-baiknya dan pemahaman yang seluas-luasnya. Bukankah kita ini muslim dan mereka juga muslim ? Bukankah kita diperintahkan untuk mencintai saudara kita seiman seperti kita mencintai diri kita sendiri ? Jadi di mana letak perbedaannya ? Mengapa kita tidak menjadikan pendapat kita sebagai bahan untuk mereka teliti, demikian pula pendapat mereka. Mengapa kita tidak berusaha untuk saling memahami dengan kepala dingin dan penuh persahabatan kalau memang ada hal yang menuntut kepada kita untuk saling memahami ?”.
Semoga pesan yang santun dan bernas ini ada dan terbesit dalam benak hati para elit, politisi dan para pemimpin Parpol berbasis Islam untuk bisa menyatukan diri sebagai wadah kokoh perjuangan ummat Muslim di Indonesia.
Akankah Tetap Menjadi Parpol Pelengkap ?
Bila kita tengok kebelakang, perihal peran serta Parpol berbasis Islam dalam perpolitikan Indonesia, dengan melihat keberadaanya dalam setiap hasil Pemilu di Indonesia, nampak bahwa perolehan suara Parpol berbasis Islam sejak Pemilu 1977 mengalami stagnasi yang cukup memperihatinkan. Pada Pemilu 1977 memperoleh suara 29,29 %, Pemilu 1982 ( 27,78 %), 1987 ( 15,97 % ) ; 1992 (17 %); 1997 (22,43 %) ; 1999 (37, 5 %), 2004 (21,34 %), 2009 (27,07%), dan dalam Pileg 2014 (hasil sementara) Parpol berbasis Islam memperoleh suara kurang lebih 31,11 %.
Mari kita sadarkan diri dan saling menyadarkan antar sesama, bahwa terjadinya peningkatan perolehan suara beberapa Parpol berbasis Islam (PKB dari 4,94 % pada Pemilu 2009 menjadi 9,04 % pada Pemilu 2014 ; PAN DARI 6,01 PADA Pemilu 2009 menjadi 7,47 % pada Pemilu 2014 ; PPP dari 5,32 % pada Pemilu 2009 menjadi 6,97 % pada pemilu 2014, dan menurunnya perolehan suara PKS dari 7,88 % pada Pemilu 2009 menjadi 6,59 % pada Pemilu 2014) Bukan semata karena faktor manusia (human factor), akan tetapi hanya semata karena kehendak Allah Azza Wa jalla, Jangan lagi ada kata-kata dan pemikiran bahwa meningkatnya perolehan suara PKB misalnya, karena bergabungnya Rhoma Irama, dan Mahfud MD. Itu pemikiran yang salah dan keliru sebab bergabungyna Rhoma Irama dan Mahfud MD ke PKB itu juga karena kehendak Allah SWT. Dengan kita mengembalikan semua itu hanya karena kehendak Allah, maka kita arahkan pemikiran kita bahwa semua yang diberikan Allah SWT itu adalah merupakan Ujian dan cobaan kepada kita, sejauhmana kondisi seperti itu kita dapat memaknainya. Demikian pula halnya dengan tidak adanya Parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara untuk bisa lolos mencalonkan sendiri Capres dalam Pilpres Juli 2014 mendatang. Semua itu tentu memerlukan kajian mendalam yang didasarkan pada landasan Iman kita masing-masing. Meningkatnya perolehan suara beberapa Parpol berbasis Islam hendaknya kita kaji sebagai bahan ujian, sejauhmana kita bisa mensyukuri rahmat Allah SWT, dan apa yang harus diperbuat para petinggi Parpol itu sebagai bentuk imbal balik terhadap masyarakat yang memberikan suara dukungan kepada Parpol yang bersangkutan, bukan lalu dengan membusungkan data seolah-olah semua itu hasil kerja dan keringat mereka ansich lalu para pemimpin Parpol tersebut akan berbuat semaunya, melakukan loby-loby politik dengan mengutamakan kepentingan pribadi, segelintir orang dan/atau kepentingan Parpol sendiri, tanpa melihat dan memperhitungkan kontribusi masyarakat yang telah memberikan dukungan. Kalau itu yang dilakukan, maka tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan konflik internal maupun konflik eksternal.
Seperti kita tau dan maklumi bersama bahwa minimnya perolehan suara oleh Parpol berbasis Islam selama Pemilu di atas (Pemilu 1982 sampai dengan Pemilu 2009) dan tidak menyatunya Parpol berbasis Islam, menyebabkan Parpol-Parpol berbasis Islam hanya bisa bertindak sebagai Parpol Pelengkap Koalisi Parpol lainnya (Nasionalis). Upaya Koalisi diantara Parpol berbasis Islam memang pernah dilakukan yang dipelopori oleh Amin Rais, namun gagal karena para Elit dan Pimpinan Parpol berbasis Islam itu hanya mengutamakan kepentingan pribadi, pmemperjuangkan agar Parpol berbasis Islam bisa menjadi motor penggerak roda pemerintahan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Akibatnya tetap saja Parpol berbasis Islam sebagai Parpol Pelengkap. Sebagai Parpol pelengkap tentunya tidak akan memiliki kekuasaan untuk mengambil dan menentukan suatu kebijakan pemerintahan, paling-paling hanya mendapatkan bagian/jatah yang realitanya hanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi dan/atau Parpolnya sendiri.
Kita harus menyadari dan memahami bahwa apa yang dilakukan oleh para elit Parpol berbasis Islam itu bukanlah merupakan kesalahan pihak lain, akan tetapi kekonyolan itu murni akibat dari kesalahan diri sendiri yakni kesalahan dan ketidak becusan elit politisi Islam ketika harus mengolah konflik internalnya. Padahal dengan menyadari bahwa itu merupakan kesalahan sendiri, maka akan lebih mudah mencari dan mendapatkan solusinya untuk melakukan penataan kembali guna merebut peluang yang ada yakni peluang untuk menjadi Partai Islam alternatif pilihan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Kita harus yakin keadaan itu akan bisa terwujud bila dilandasi keseriusan dan kesungguhan dengan melaksanakan ajaran Islam yang penuh kedamaian dan penuh penghormatan antar sesama, baik antar sesama muslim maupun antar ummat beragama lainnya. Terlepas dari apapun profesi dan pekerjaan mereka, seorang Muslim yang bijak, pasti akan mengatakan “Bukan kemenangan itu yang menjadi tujuan, tapi keberkahan itulah yang utama”.
Untuk bisa terwujudnya kesatuan dan persatuan diantara Parpol berbasis Islam, maka diantara para politisi dan pemimpin Parpol berbasis Islam itu harus bisa melakukan hubungan yang bersifat sangat konstruktif sebagaimana disampaikan oleh Fanani Anwar, sebagai berkut :
- Menjauhi sikap saling menggunjing dan menjelek-jelekkan kelompok satu dengan lainnya,
- Tidak membicarakan selain kebaikan dan kepositifan,
- Tidak saling menghujat,
- Banyak melakukan fastabiqul khairat,
- Menghilangkan sikap egosentrisme,
- Menjauhkan friksi dan ambisi,
- Tidak merasa paling benar dan paling besar,
- Tidak emosional,
- Melakukan kerjasama yang konstruktif,
- Terus-menerus melakukan komunikasi untuk :
- Memecahkan masalah bersama,
- Mengeluarkan statemen politik bersama,
- Mengembangkan gagasan-gagasn baru,
- Menginformasikan berbagai pengetahuan dan pengalaman,
- Pertemuan formal dan nonformal, dan
- Menjalankan kerja sosial bersama.
Dengan kemampuan kebersamaan sesama parpol berbasis Islam tentunya dan pasti akan bisa ditingkatkan ke level yang lebih luas lagi yakni menumbuhkan rasa saling pengertian yang sangat baik antara ummat Islam dan Parpol berbasis Islam disatu sisi dan disisi lainnya dengan seluruh elemen bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan agama, suku/ras, dan budaya yang ada pada masing-masing komponen bangsa ini. Semua itu tentunya dilakukan dengan paradigma baru sebagai Parpol berbasis Islam yang ramah dan penuh kasih sayang. Ber Islam yang estetik, dan berpolitik dengan hati, artinya pada tataran itu, politik Islam sudah menjadi arus utama politik di Indonesia dengan segala kebaikan dan kehormatannya.
Semua itu akan bisa terwujud dan terlaksana, jika seluruh Parpol berbasis Islam di Indonesia bisa bersatu dalam satu kesatuan yang utuh dengan lebih mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dan menghindari sejauh mungkin egosentrisme kepentingan pribadi, kelompok dan/atau Parpol masing2.
Satu-satunya menuju ke arah itu adalah dengan melakukan Koalisi antar sesama Parpol berbasis Islam. Tanpa koalisi ini, maka Parpol berbasis Islam akan tetap menjadi Parpol Pelengkap dan bisa jadi lama-lama akan menjadi Parpol Pelengkap Penderita. (Penderitaan bagi masyarakat pendukung Parpol yang bersangkutan, karena yang menikmati hasil hanya elit dan pimpinan Parpol saja)
Pertanyaan kita adalah Akankah Parpol-parpol berbasis Islam bisa menyatukan diri dalam Koalisi Parpol Berbasis Islam atau akan tetap sebagai Parpol Pelengkap untuk selamanya ?
Jawabannya, sangat tergantung dari Moralitas para politisi, elit dan pimpinan masing-masing Parpol berbasis Islam tersebut.. Rakyat Indonesia hanya bisa menunggu dan menunggu episode terakhir dari Sandiwara Politik para Elit politik Partai Berbasis Islam itu.
Wallahua’lam Bissawab.
Mataram, 21 April 2014
*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial, Politik dan Kemasyarakatan. Dosen IPDN Kampus NTB.
