Mantan Kepala BI NTB kunjungi Bun Mudrak

Muhammad Junaifin Lubis, mantan Kepala BI perwakilan NTB mengunjungi lokasi kampung binaan Komunitas Sasak dan Bank Indonesia. Ditemani istri, beliau berdiskusi mengenang perjalanan program binaan tersebut di Bun Mudrak. Program tersebut terlaksana di masa beliau menjadi Kepala BI Perwakilan NTB. More »

Mentan Apresiasi Bun Mudrak

Jumat, 12 Juli 2013, Menteri Pertanian Suswono mengunjungi Kampung Bun Mudrak Lombok Tengah untuk melihat langsung salah satu perkembangan peternakan sapi di lokasi binaan Komunitas Sasak dan Bank Indonesia. More »

Program Desa Mandiri Ekonomi KS-BI ‘Full Employment’

Program Desa Mandiri Ekonomi yang dilaksanakan di Bun Mudrak Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah telah mencapai posisi full employment, hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Bambang Himawan(15/2). More »

 

Mantan Ketua Nasdem NTB Jadu Buronan

Ilustrasi

MATARAM – Mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat Darmawan, yang tersandung kasus pemalsuan dokumen akta tanah, ditetapkan Kejaksaan Negeri Mataram masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Kajari Mataram Rodiansyah kepada wartawan, Selasa (28/7), mengungkapkan Darmawan telah beberapa kali mangkir dari panggilan jaksa, sehingga masuk DPO.

“Dia kan sudah dipanggil tiga kali, tapi tidak kunjung hadir, jadi sekarang Darmawan masuk dalam DPO kami,” katanya.

Langkah tersebut diambil setelah surat yang dilayangkan Kejari Mataram kepada Darmawan tak kunjung mendapat tanggapan baik. Bahkan, surat panggilan itu juga telah dilayangkan melalui kuasa hukumnya. Namun tetap tidak kunjung hadir.

Rodiansyah menuturkan bahwa Darmawan masuk dalam DPO terhitung sejak 10 Juli 2015. “Jadi sudah dua pekan lamanya dia masuk DPO,” katanya.

Bahkan, ia mengaku pernah mendatangi kediaman keluarga Darmawan, dengan maksud untuk melakukan eksekusi, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Selain itu, Kejari Mataram juga pernah menghubungi kuasa hukumnya, namun hasilnya sama. “Pihak kuasa hukumnya yang kami hubungi juga tidak mengetahui keberadaan kliennya,” ujar Rodiansyah.

Sebelumnya, Darmawan telah bersurat melalui kuasa hukumnya dengan maksud meminta jaksa untuk menunda proses eksekusi, karena pada akhir Juni lalu dia diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan di Bali, terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Zaini Arony, Bupati Lombok Barat nonaktif.

Atas alasan itu, Darmawan kemudian menawarkan untuk menyerahkan dirinya dengan cara datang langsung ke Kejari Mataram pada 6 Juli 2015, karena itu Kejari Mataram mengizinkannya.

Namun, dalam kenyataannya, hingga kini Darmawan tidak kunjung menampakkan “batang hidungnya” di Kejari Mataram, untuk menepati janjinya menyerahkan diri, sesuai dengan isi surat yang telah disetujui langsung oleh Kajari Mataram.

Sehubungan hal tersebut, Kejari Mataram mengupayakannya dengan cara menjalin koordinasi ke seluruh kejari yang ada di NTB. Selain itu, Kejari Mataram juga telah bersurat kepada pihak kepolisian, baik kepada Polres Mataram, Polres Lombok Barat maupun Polrestabes Denpasar, Bali.

Hal itu tertuang dalam bukti penyebaran surat edaran permintaan bantuan pencarian korban yang bernomor: B-2107/P.2.10/Ep.3/07/2015. “Koordinasi dengan pihak kepolisian juga sudah kami bangun, dengan harapan agar Darmawan segera menjalani proses hukumnya,” katanya.

Selain upaya tersebut, Kejari Mataram berencana akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang ada di Jakarta, guna mengetahui keberadaan Darmawan.

Proses hukum Darmawan terkait kasus tindak pidana pemalsuan dokumen akta tanah seluas 31 Are di Kekalik Subak, Dasan Agung, Kota Mataram, telah diputuskan Mahkamah Agung melalui putusan nomor 836 K/PID/2013 pada 12 November 2013, dengan hukuman selama dua tahun penjara.

Sumber : Antara